PURWOREJO - Pemkab berencana merombak struktur organisasi dan tata kerja (SOT) sesuai dengan ketentuan terbaru. ''Hal itu dilakukan berkenaan dengan rencana Pemkab memberlakukan biaya pendidikan dasar sembilan tahun dan biaya perawatan kesehatan gratis,'' ungkap Ketua DPRD Angko Setyarso Widodo, kemarin. Dia juga menginginkan Pemkab menyederhanakan SOT.

Sebab, lanjutnya, dengan SOT yang sederhana akan mampu menghemat anggaran. Di samping itu, perlu kesiapan aparatur sehingga tidak terjadi duplikasi anggaran ataupun wewenang.

Dengan demikian, hasil penghematan anggaran itu bisa untuk menopang biaya pendidikan dan pengobatan gratis bagi masyarakat setempat. ''SOT harus diarahkan ke sana,'' ujarnya.

Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang H Imam Abu Yusuf SH secara terpisah memperkirakan, APBD tahun ini akan mengalami defisit. Itu dia katakan setelah melihat beberapa beban tahun lalu tetapi saat ini belum dibayar. Dengan demikian, kemungkinan tahun ini akan defisit.

Namun, ujar Angko, perkiraan itu tidak benar. Dia ingin semua beban keuangan Pemkab harus selesai pada tahun ini sehingga pada akhir 2006 sudah tidak ada utang.

Bahkan bila melihat potensi yang ada saat ini, dia memperkirakan APBD Purworejo 2006 bisa surplus sekitar Rp 5 miliar. Agar pemanfaatan dana APBD betul-betul sesuai dengan harapan, dia mengusulkan agar Pemkab mengangkat perangkat penegak peraturan daerah. Perangkat tersebut akan berfungsi melakukan pengawasan anggaran.

Seperti diberitakan, Pemkab akan menggratiskan biaya pendidikan dan pengobatan bagi warganya sebagaimana ditempuh Pemkab Jembrana, Bali. Ide tersebut mulanya dilontarkan Ketua DPRD dan belakangan sudah disambut baik Bupati Kelik Sumrahadi. ''Kita harus bisa seperti Jembrana mulai 2007. Asal mau memberantas korupsi dan memakmurkan rakyat secara sistematis, tanpa ada dusta antara eksekutif dan legislatif,'' tandas Ketua DPRD.

Sementara itu, Bupati Kelik Sumrahadi juga menyetujui pemberlakuan sekolah gratis dan perawatan kesehatan gratis. Menurut pandangan dia, tidak tertutup kemungkinan untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, hal itu tidak boleh dilakukan dengan grusa-grusu tetapi harus dirembuk dengan semua pihak terkait dan ditata betul sehingga benar-benar matang. (yon-39j)