WONOSOBO - Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Jateng, M Basri Budi Utomo SH menandaskan, kemitraan antara organisasi itu dengan lembaga lain bukan untuk menjalin konspirasi demi kepentingan tertentu, tetapi dimaksudkan untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi.

Hal itu dilontarkan M Basri ketika melantik GN-PK subkoordinator Wonosobo, di Rumah Makan Wonoboga, kemarin (25/1). Pelantikan dihadiri Sekda Wonosobo Drs H Djoko Purnomo MM, pejabat yudikatif, ormas pemuda, LSM dan lainnya.

Menurut Basri, keberadaan gerakan tersebut jangan dianggap sebagai rival yang mengkhawatirkan, tetapi sebagai suplemen dan mitra. Sehubungan dengan itu, perlu dipertanyakan komitmen Pemkab, jika menghambat kerja GN-PK. Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi tersebut perlu kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Dalam gerakannya nanti, tetap berpedoman pada aturan hukum. Pihaknya akan melakukan penyuluhan dan pencegahan tindak pidana korupsi (70 persen) dan gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi (30 persen).

Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Djoko Purnomo mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela. Penyebabnya, antara lain untuk memperkaya diri sendiri. Untuk mengatasi hal itu, perlu sinergi dengan pihak-pihak lain, termasuk masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana korupsi, lanjut Bupati, harus dimulai dari diri sendiri. Untuk membersihkan barang kotor, diperlukan sapu yang bersih.

Pengurus GN-PK subkoordinator Wonosobo masa bakti 2005-2010 yang dilantik, terdiri atas penasihat Heru Irianto SE dan Budiadi Gunawan SH. Ketua Dwi Nugroho SE, wakil ketua Drs H Henindya Saputra, Arwiyono, Aswari, dan Edi Sudrajat. Sekretaris Fajar Rizki SH, bendahara I Mastur.(P55-39d)