PEKALONGAN - Rencana penerbitan majalah Playboy Indonesia saat ini diperdebatkan banyak kalangan, termasuk oleh anggota DPRD Kota Pekalongan. Menurut anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Abdul Rozak, majalah itu tidak boleh beredar di Indonesia dan pemerintah harus cepat tanggap. Pemerintah harus bisa menentang penerbitannya. Sebab, menurutnya, majalah itu merupakan salah satu bentuk skenario negara luar untuk merusak moral bangsa.

''Anda bisa melihat sendiri, bagaimana gambar dan tampilan dari majalah Playboy terbitan luar negeri yang jorok,'' ujar dia.

Boleh saja, lanjutnya, pihak mereka mengatakan kalau bacaan yang diterbitkan itu jauh berbeda dengan edisi di luar negeri. Tapi juga perlu diingat, lanjut salah satu wakil DPRD Kota Pekalongan, acuan yang dipakai tidak jauh berbeda dengan majalah itu yang beredar di luar negeri.

''Saya yakin, kalau tetap diterbitkan, maka semua kalangan dan seluruh tokoh agama akan menentangnya,'' tegas Rozak.

Dia menjelaskan, untuk menentang penerbitan tersebut, Fraksi Partai Persatuan akan melayangkan surat penolakan kepada jaringannya di pusat agar menolak beredarnya bacaan tersebut.

Dengan adanya masukan itu, kata dia, diharapkan bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah yang bersama DPR sedang membahas soal pornografi dan pornoaksi.

Daerah Sendiri

Menindaklanjuti soal pornografi, FPP akan mengawalinya di daerahnya sendiri. Dia menegaskan, Pekalongan oleh daerah luar dikenal dengan sebutan Kota Santri. Namun, sampai saat ini, masih ada yang melakukan pornografi.

''Misalnya, lokalisasi yang setiap malamnya masih dikunjungi orang,'' tandas dia.

Hal yang berbeda dikemukakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Drs Pratikno Sujarwo. Dikatakan, dalam menyikapi penerbitan Playboy Indonesia, jangan terlalu terburu-buru.

Pasalnya, nama Playboy digunakan karena nama itu telah dikenal oleh semua orang, sehingga harapannya produknya akan laris dibeli oleh pembaca.

Lebih baik melihat terlebih dahulu bagaimana bentuk dan tampilan majalah itu, tutur dia, apakah benar-benar melanggar ketentuan atau tidak.

''Saya tidak menolak dan menyetujui penerbitan Playboy Indonesia. Mendingan wait and see, baru menentukan boleh atau tidaknya majalah itu diedarkan,'' papar dia.

Pratikno menambahkan, saat ini masih banyak bacaan lainnya yang di dalamnya mengandung unsur pornografi dijual di beberapa tempat. Sebelum menolak penerbitan itu, seharusnya bacaan tersebut juga tidak boleh diedarkan.

Sementara itu, mantan Ketua PGRI Kota Pekalongan Setyadi mengungkapkan, mengenai pornografi, yang cepat merusak moral generasi muda dengan penggunaan internet.

Menurut dia, internet seharusnya dipergunakan untuk membuka hal-hal terbaru yang bisa untuk melengkapi data. Namun terkadang dipergunakan untuk membuka situs porno.(H4-52v)