SEMARANG- Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang didesak melakukan audit independen terhadap keuangan PSIS. Desakan itu menguat, menyusul disetujuinya anggaran untuk PSIS sebesar Rp 12 miliar dalam APBD Kota Semarang Tahun 2006.

Sekitar 100-an orang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Semarang (IKBS) menyampaikan desakan itu kepada Komisi D DPRD Kota Semarang, Selasa (24/1). Mereka beramai-ramai datang ke Balai Kota sambil membawa sejumlah poster berisi tuntutan agar manajemen PSIS bersikap transparan.

"Dana yang dikucurkan untuk PSIS juga uang rakyat. Tidak ada salahnya kalau manajer PSIS bersikap transparan," ujar Ketua IKBS, Herlambang.

Soal transparansi, Sekretaris IKBS Agoes Dhewa menengarai ada sejumlah penyimpangan di tubuh tim juara Liga Indonesia V ini. Dia mencontohkan, ada indikasi kontrak ganda pemain. Nilai kontrak pemain yang sesungguhnya, kadang berbeda dengan nilai kontrak yang dilaporkan ke DPRD.

"Ada indikasi terjadi mark up nilai kontrak pemain," katanya.

Namun IKBS tidak mencurigai adanya keterlibatan anggota Dewan dalam mark up anggaran PSIS tersebut.

"Kami belum mencurigai keterlibatan anggota Dewan. Sebaliknya, kami justru meminta DPRD segera membentuk pansus (panitia khusus-red) untuk merespons masalah ini."

Agoes juga menyoroti pendapatan PSIS dari sponsor. Selama ini, pendapatan dari sponsor tidak dilaporkan kepada publik. Padahal, sejumlah klub profesional lain melakukan audit dan mempublikasikan hasil auditnya kepada publik. Persis Solo dan Persijap Jepara misalnya, secara terbuka menyebutkan nilai kontrak dan gaji para pemain asingnya.

Dengan sejumlah argumen di atas, IKBS meminta DPRD Kota Semarang meninjau kembali anggaran yang telah dikucurkan kepada PSIS.

Aksi unjuk rasa itu, diakui Herlambang juga sebagai bentuk ekspresi kekecewaan IKBS karena tidak dilibatkan dalam pengamanan pertandingan. Pada musim kompetisi lalu, sekitar 25 anggota IKBS dikontrak menjadi tenaga keamanan. Namun belakangan, jumlahnya terus menyusut menjadi 15 orang, dan kini tidak ada sama sekali.

Siap Diaudit

Menanggapi pernyataan IKBS, Manajer Tim PSIS Yoyok Sukawi menegaskan dana Mahesa Jenar siap diaudit oleh akuntan publik independen. Bahkan, mulai tiga tahun lalu manajemen sudah melakukan hal tersebut. Hasil audit itu kemudian dilampirkan ke laporan pertanggungjawaban kepada eksekutif.

"Laporan pertanggungjawaban tersebut juga kami serahkan kepada Dewan. Itu sebagai referensi mereka menentukan dana PSIS di APBD," katanya. "Tidak ada yang kami tutup-tutupi, termasuk kontrak pemain. Itu sudah ada di laporan pertanggungjawaban. Kalau kami tidak membeberkan kontrak pemain, khususnya pemain lokal, kepada publik, itu karena permintaan mereka sendiri."

Yoyok menyangkal tuduhan IKBS yang menyatakan manajemen tidak bisa melibatkan pihak sponsor dalam menggali dana. Menurutnya, penggalian dana dari sponsor terus dilakukan dari Liga Indonesia IX hingga XII ini. Hanya, kadang pencarian sponsor berbenturan dengan sponsor utama Liga Indonesia yang ditentukan oleh PSSI.

"Sebenarnya Extrajoss sudah mau menjadi salah satu sponsor PSIS. Nilainya sekitar Rp 3,5 miliar. Namun, terpaksa kami batalkan karena PSSI sudah menggandeng sponsor nasional dari minuman seperti 2-Tang," tandasnya.

Ketua Komisi D Ahmadi yang menemui pendemo mengemukakan, akan meminta manajemen PSIS melakukan audit keuangan dari akuntan publik independen. Apalagi, laporan pertanggungjawaban keuangan untuk Liga Indonesia XI belum diterima anggota Dewan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang manajemen untuk klarifikasi hal tersebut.

"Kami akan meminta manajemen melakukan audit keuangan PSIS," katanya. (H5,H13-40)