SEMARANG - Terhitung sejak 2-23 Januari, dana subsidi langsung tunai (SLT) yang sudah tersalurkan mencapai Rp 19,69 miliar atau 94,24% dari total yang tersedia. PT Pos Indonesia (Persero) memperkirakan, hanya 5% rumah tangga miskin (gakin) pemegang kartu SLT yang benar-benar belum mengambil bantuan tunai. Sementara sisanya, mungkin tidak mengambil lantaran kartu kompensasi BBM (KKB) diblokir BPS karena dinilai salah sasaran.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pos Klas II Semarang Djoko Suhartanto didampingi Supervisor Ritel Ngatidja, Selasa (24/1). Menurut Ngatidja, pihaknya mencatat ada 554 KKB ditahan sejak penyaluran SLT tahap I. Selain itu, ada 5.755 KKB yang diduga salah sasaran pembayarannya ditunda BPS.

Dia memperkirakan, 30% dari kedua jenis "kartu bermasalah" itu ditingkatkan statusnya dari "ditunda" menjadi "diblokir". Pemblokiran mengacu pada hasil verifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Meski demikian, dia belum bisa menyebutkan angka pasti jumlah KKB yang diblokir.

''Data masih direkap kantor pos cabang maupun petugas yang ditempatkan di kelurahan,'' ungkap dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala BPS Kota Semarang Mardoyo mengatakan, petugas BPS sampai sekarang masih melakukan verifikasi pembatalan. Karena banyak menuai komplain, pihaknya melakukan verifikasi sampai tiga kali.

Dia menjelaskan, petugas sebenarnya sudah melakukan verifikasi pembatalan sebelum menentukan apakah KKB yang ditunda itu bisa dicairkan atau diblokir. Namun ada warga yang sudah dikirimi surat pembatalan, tetapi masih mengajukan komplain ke BPS.

''Kalau ada warga yang komplain, petugas terpaksa turun lagi ke lapangan dan melakukan verifikasi kedua. Sebenarnya semua sudah diverifikasi susulan, tinggal menyelesaikan warga yang mengajukan komplain,'' tuturnya.

Sampai Maret

Selain melakukan verifikasi pembatalan terhadap kartu-kartu yang diduga salah sasaran, BPS melakukan verifikasi susulan.

Menurut Mardoyo, saat ini petugas sudah menyelesaikan verifikasi 96% atau 45.000 KK susulan. Data itu akan dikirim ke Pemerintah Pusat untuk dinilai kelayakannya.

Pihaknya berharap, pendataan SLT susulan selesai akhir Januari. Dengan demikian, pengolahan data di Jakarta bisa dilaksanakan secepatnya. (H5-44m)