YOGYAKARTA - Bulog Divre Yogyakarta secara tegas menyatakan tidak akan mengambil beras impor dari Pemerintah Pusat. Kepala Bulog Divre Yogyakarta Farouq Oktabri Qomari mengungkapkan hal itu pada wartawan, sehubungan dengan kegelisahan masyarakat dan petani padi Yogyakarta terhadap keberadaan beras impor, Selasa (24/1).

Pihaknya menjamin tidak akan mengambil beras impor dari Pemerintah Pusat. Sebab, wilayah Yogyakarta masih surplus pangan. ''Impor beras itu kan ditujukan untuk daerah yang kekurangan stok beras. Karena DIY surplus beras, kami tidak mungkin memasukkan beras impor ke DIY,'' tandas dia.

Menurut Farouq, sekarang stok beras DIY mencapai 21.200,80 ton dan bisa mencukupi kebutuhan hingga sepuluh bulan mendatang. Beras itu bukan untuk kebutuhan pasar, tetapi kebutuhan rutin Bulog dan operasi pasar (jika diperlukan).

Sampai saat ini, belum ada kabupaten/kota yang meminta dilakukan operasi pasar. Ini menunjukkan stok beras DIY masih aman, meskipun harga terus naik.

''Kalau harga beras terus naik seperti ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kewenangan untuk melakukan operasi pasar ada di tangan kepala daerah,'' ungkap dia.

Dia pun berpendapat, kepala daerah perlu mengkaji masalah kenaikan harga beras, apakah perlu dilakukan operasi pasar atau tidak. Jika perlu operasi pasar, bupati/wali kota bisa mengajukan hal itu pada Gubernur.

Setelah itu, Gubernur meminta Menteri Perdagangan. Kemudian, atas persetujuan Menteri Pertanian sebagai Kepala Ketahanan Pangan Nasional, baru diturunkan rekomendasi operasi pasar pada Bulog.

''Tugas kami di sini hanya membeli, menyimpan, merawat, dan menyalurkan. Seluruh kewenangan pengajuan operasi pasar ada di tangan kepala daerah,'' tuturnya.

Faruq pun menginformasikan, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta pernah mengusulkan operasi pasar. Namun entah kenapa, pekan kemarin lima kabupaten/kota sepakat belum akan melakukan operasi pasar untuk menekan harga beras.

Pelaksana

Saat ini, posisi Bulog dalam operasi pasar tidak lagi sebagai perumus, tetapi hanya pelaksana permintaan kepala daerah.

Meski demikian, pihaknya setiap bulan secara rutin mengeluarkan beras dari gudang untuk masyarakat miskin (raskin), Departemen Sosial, dan TNI. ''Pengeluaran rutin secara keseluruhan mencapai 2.370 ton dan 90%-nya untuk raskin,'' papar dia.

Untuk memantapkan stok beras DIY, Faruq mengatakan bahwa Bulog pada 2006 akan membeli hasil panen petani, tepatnya Maret mendatang. Untuk pengadaan stok pangan tersebut, dibutuhkan 55 ribu ton beras. ''Karena Januari hingga Februari konsumsi lebih besar dari produksi, sebagian besar beras petani tidak disetor ke Bulog.''

Semua beras yang ada di Bulog dibeli dari petani, mulai panen raya Maret hingga Agustus 2005. ''Tidak ada yang dari luar daerah maupun beras impor,'' tambahnya.(sgt-39m)