JAKARTA- Menjelang penyampaian visi dan misi sekaligus fit and proper test calon panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pada 1 Februari di DPR RI, sikap Fraksi PDI-P tampak melunak. Namun fraksi itu tetap akan mempertanyakan pengajuan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak mempermasalahkan siapa pun yang menjadi calon panglima TNI, asal memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan lebih dari calon lain. ''PDI-P memang bisa saja setuju atau tidak setuju terhadap pencalonan KSAU, tergantung pada hasil proses fit and proper test. Apakah KSAU memiliki dua kriteria, yakni sistem building dan reformasi TNI, atau tidak,'' katanya, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, siapa pun yang menjadi panglima harus mampu menjaga citra TNI, memiliki kemampuan sesuai dengan undang-undang, serta dedikasi dan integritas terhadap NKRI terjamin. Calon panglima TNI yang nanti terpilih juga harus bisa diterima oleh TNI secara utuh, mengingat tantangan yang dihadapi makin kompleks mulai dari persoalan di perbatasan, masalah Aceh, konflik Poso, Papua, hingga soal netralitas, dan sebagainya.

Namun Tjahjo menandaskan, tetap akan mempermasalahkan surat pengajuan calon panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sebelumnya DPR melalui Komisi I sudah memberikan persetujuan terhadap Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai panglima TNI yang diajukan Presiden Megawati ketika itu.

Mengenai waktu fit and proper test 1 Februari mendatang, telah diputuskan dalam rapat internal Komisi I DPR Senin kemarin. Usai rapat anggota Komisi I DPR Effendy Choirie (FKB) dan Heppy Bone Zulkarnain (FPG) mengatakan, ada sejumlah materi yang akan ditanyakan kepada Djoko Soeyanto dalam penyampaian visi dan misi pada saat fit and proper test nanti.

Materi tersebut antara lain menyangkut komitmen calon terhadap arah pengembangan TNI yang profesional, dan isu-isu lain yang masih berkaitan dengan materi lain yang akan ditanyakan terkait dengan kemampuan leadership dan pengelolaan bugjet TNI yang terbatas.

Effendy berharap, Panglima TNI ke depan betul-betul menjawab aspirasi masyarakat mengenai reformasi TNI.

Selain itu, agar panglima TNI ke depan memperhatikan keberadaan koter dan kodam-kodam yang saat ini lebih banyak di wilayah perkotaan. Untuk semangat reformasi dan peningkatan kinerja TNI, koter harus diupayakan di daerah-daerah perbatasan.

Sedangkan anggota FPDI-P Permadi mengusulkan Komisi I tidak melakukan fit and proper test, dan DPR langsung menyerahkan untuk diproses, karena DPR pernah melakukan hal yang sama sebelumnya terhadap mantan KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu yang kemudian ditarik oleh Presiden.(di-49t)