JAKARTA - Pengusul hak angket impor beras optimistis, usulan mereka akan lolos dalam rapat paripurna DPR yang bakal digelar hari ini (Selasa, 24/1), sekalipun mendapat ganjalan dari fraksi yang partainya menjadi penguasa.

Berdasarkan kalkulasi, jumlah pendukung hak angket lebih banyak dibandingkan dengan yang menolak.

Demikian disampaikan para inisiator angket impor beras; antara lain Aria Bima (Fraksi PDI-P), Choirul Sholeh Rasyid (F-KB), Cecep Rukmana (F-PAN), Sundari Fitriana (F-PAN), dan Andi Rahmat (F-PKS).

Aria Bima mengatakan, selain dari kalkulasi jumlah penandatangan, sampai sekarang belum ada instruksi dari partai kepada fraksi untuk mengubah keputusan.

''Perhitungannya adalah, F-PDI-P akan memberikan 100 suara dari total anggota 109 orang, F-PKS 52 suara, F-PPP 38 suara dari 57 anggota, F-PAN 52 suara, serta F-PKB 15 suara dari 51 orang. Ditambah lagi sembilan suara dari F-PDS dan empat suara dari F-BPD,'' katanya.

Para pengusul angket itu mengatakan, sampai saat ini fraksi maupun partainya masih konsisten dengan keputusan mendukung angket impor beras.

''Apa kata masyarakat, kalau kita berbalik arah dengan tidak mendukung angket atau mengalihkannya ke interpelasi. Padahal, PAN merupakan salah satu motor bergulirnya angket impor beras,'' kata Sundari Fitriani.

Sementara itu PKS yang sudah secara bulat menolak impor beras dan mendukung dilakukannya angket impor beras, menganggap pertemuan yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pimpinan parpol tidak akan berpengaruh terhadap sikap fraksi.

''DPR ada, bukan untuk selalu manut (patuh) kepada keinginan pemerintah,'' kata Andi Rahmat.

Aria Bima menambahkan, pendukung impor beras akan mengupayaan dilakukannya voting.

''Itu berdasarkan keinginan anggota DPR, baik yang menginginkan angket, interpelasi, maupun menolaknya,'' ujar dia.

Seperti diberitakan, para pengusul hak angket akan mengupayakan muaranya adalah dibentuknya panitia khusus (pansus) untuk penyelidikan atas kebijakan impor beras.

''Kami sangat menghargai usul interpelasi, namun mengingat luasnya persoalan dan beragam kontroversi yang muncul, maka persoalan itu tidak cukup dengan interpelasi,'' ungkap Sundari Fitriana.

Secara terpisah, Efiardi Asda (F-PPP) mengatakan, tidak mempermasalahkan apakah nantinya usulan itu kandas di paripurna atau tidak.

''Bagi kami, kalah atau menang tidak jadi masalah. Yang penting masyarakat bisa menilai, partai mana yang memperjuangkan rakyat. Sampai saat ini kami tetap konsisten, walau tidak tahu apa yang akan terjadi besok (hari ini-red) di paripurna. Kami juga tidak tahu, siapa nanti yang akan berubah sikap dan berbalik badan,'' ujarnya.

Pertemuan

Sementara itu, fraksi-fraksi di DPR mengadakan pertemuan lintas fraksi di ruang Bimasena Hotel Darmawangsa, Minggu (22/1) malam sekitar pukul 19:00 WIB. Pertemuan itu digagas oleh Partai Golkar dan Demokrat. Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Fraksi Partai Golkar dan Demokrat adalah fraksi pendukung pemerintah yang menolak hak angket impor beras. Sementara itu PKS dan PDI-P, termasuk pengusul yang keras menyokong hak angket impor beras. Selain PKS dan PDIP, ada fraksi lain yang menjadi pengusul dan diundang dalam pertemuan, seperti PAN, PDS, PPP, dan PKB.

Adanya pertemuan itu, diakui oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakiem. ''Ya, bicara semuanyalah, ada angket ada juga masalah lain,'' katanya kemarin.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ketua F-PDIP, Tjahjo Kumolo.

''Benar, ada pertemuan itu, tapi fraksi kami tidak diundang,'' ujar Ketua FPDI-P, Tjahjo Kumolo, kepada Suara Merdeka, kemarin.

Pengakuan serupa juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tiffatul Sembiring. Ia menyatakan, partainya juga tidak diundang oleh Presiden SBY. Ia pun menegaskan, bahwa Fraksi PKS di parlemen akan terus mengegolkan hak penyelidikan itu.

Namun Tiffatul menegaskan, partainya tidak akan menjatuhkan pemerintah dengan mengajukan hak angket impor beras di DPR. Partainya justru ingin menyelamatkan Presiden SBY, yang menurutnya, menggunakan data tidak valid saat mengimpor beras dari Vietnam.

''Yang kami inginkan adalah transparansi dalam impor beras itu,'' katanya.

Menurutnya, Yudhoyono selalu berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan tidak akan pernah mengimpor beras. Janji itu disampaikan saat bertemu para pemimpin PKS, sebelum partai tersebut mendukungnya pada putaran kedua pemilihan presiden, dalam kampanye di televisi, serta dalam pidato di parlemen.

''Jadi, kami sebenarnya menyelamatkan beliau sendiri,'' tuturnya.

Tiffatul menepis kemungkinan Yudhoyono mengganti menteri PKS dari kabinet atas sikap partainya. Menurut dia, presiden tidak pernah mengancam untuk melakukan hal itu.

Dia menjelaskan, Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, memberikan keterangan yang salah seusai pertemuan presiden dengan 11 menteri dari kalangan partai politik, Kamis.

Saat itu, Yusril menyatakan bahwa presiden menganggap sistem politik berjalan tidak normal, karena partai-partai yang memiliki wakil di kabinet ikut mendukung hak angket.

''Setelah saya cek kepada Pak Yusuf Asyari (Menteri Perumahan dari PKS yang hadir pada pertemuan tersebut), presiden tidak pernah mengatakan hal seperti itu,'' kata Tiffatul.(sas,di-49a)