JAKARTA-Rapat tertutup antara Komisi VII DPR RI dan Tim Teknis PLN yang membahas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), Senin kemarin, mengalami deadlock. Hal itu terjadi karena PLN tidak bisa menyediakan data yang akurat yang diminta oleh anggota Dewan.

''Pemerintah ternyata belum siap dengan perincian unsur biaya pengadaan listrik. Itu sangat kami sesalkan, mengapa belum punya data akurat, tapi sudah membuat pernyataan yang meresahkan masyarakat,'' kata Alvin Lie, anggota Komisi VII, usai mengikuti rapat yang gagal tersebut.

Padahal, rapat dihadiri Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis Energi dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya, dan Dirjen Listrik dan Energi Primer Departemen ESDM Yogo Pratomo. Juga ada Dirut PLN Eddie Widiono, termasuk Direktur Pembangkit dan Energi Primer PLN Ali Herman, Direktur Pemasaran dan Niaga PLN Sunggu Aritonang.

Rapat tertutup tersebut berlangsung sejak pukul 10.30 WIB dan dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Agusman Effendi.

Lebih lanjut Alvin Lie mengatakan, rencana kenaikan TDL membuktikan pemerintah hanya bermodal nekat dan sikapnya itu telah menimbulkan keresahan masyarakat. Kenekatan pemerintah itu terbukti bahwa PLN ternyata tidak siap data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

''Karena itu, audit terhadap PLN harus terus berjalan, karena kebutuhan modal PLN bisa sangat berpengaruh terhadap biaya operasional. Audit terhadap PLN itu sebaiknya bukan hanya sesaat, melainkan harus berjalan terus,'' katanya.

Apalagi, kata dia, kebijakan kenaikan TDL ini tidak pernah disosialisasikan kepada publik. ''Kalau itu suatu kebijakan yang baik, seharusnya disosialisasikan sehingga tidak ada reaksi negatif dari masyarakat.''

Dia mengatakan, dalam rapat tertutup itu Komisi VII mencermati aspek detail operasional PLN seperti kinerja, keuangan, dan rasio-rasio biayanya. ''Kita juga mempertanyakan mengapa tiba-tiba biaya karyawan melonjak. Begitu pula dengan proyeksi ke depannya,'' tuturnya.

Senada dengan Alvin, Catur Sapto Edi (FPAN) mengatakan, PLN perlu diaudit oleh auditor independen. ''Biaya listrik tahun 2005 perlu diaudit terlebih dahulu. Setelah diaudit, baru kita bisa bahas, apakah perlu dilakukan kenaikan atau perubahan TDL. Kalau tidak jelas, kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Apalagi kenaikan TDL yang diajukan oleh PLN tinggi sekali,'' paparnya.

Sementara itu, Kahar Muzakkir (FPG) meminta PLN untuk menyederhanakan golongan tarif listrik yang mencapai 36 item. ''Ini belum menjadi kebijakan, melainkan baru diusulkan. Apalagi pembuat kebijakan adalah pemerintah, bukan PLN yang hanya bertindak sebagai operator. Jadi, rencana kenaikan ini belum final,'' tandasnya.

Menurutnya, hasil dari rapat itu adalah tim teknis diminta untuk mengkaji tentang TDL. ''Kemudian kita baru akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian tersebut. Kita kan membutuhkan data yang akurat tentang kenaikan TDL. Saya kira pada minggu depan kita sudah bisa lakukan lagi rapat dengan PLN, lengkap dengan harganya.''

Dirut PLN Eddie Widiono usai rapat menghindari wartawan karena enggan ditanyai masalah kenaikan tarif dasar listrik.

"Ya tidak ada, angka-angka sudah jelas kok," kata Eddie ketika dikonfirmasi masalah biaya pokok penjualan listrik yang dinilai DPR sangat tinggi.

Di sela-sela rapat tersebut ada unjuk rasa di depan ruang Komisi VII. Aksi dari mahasiswa ini menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Antimanipulasi BUMN. Sekitar 20 mahasiswa yang mengenakan jas almamater membawa spanduk yang isinya mengecam rencana kenaikan TDL.

Bisa Bertambah

Di tempat terpisah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno memperkirakan kenaikan TDL yang mencapai 100 persen akan meningkatkan pengangguran hingga dua persen. ''Makanya, kalau bisa jangan tahun ini. Jika naik, saya prediksi pengangguran bisa tambah satu hingga dua persen.''

Meningkatnya pengangguran itu disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang kemungkinan akan gulung tikar akibat tidak dapat menanggung beban operasional yang cukup tinggi.

''Yang rentan terutama industri-industri padat karya, seperti tekstil dan garmen,'' paparnya. Menurut Erman, jika pemerintah akan menaikkan TDL diharapkan tidak dilakukan sekaligus.

''Yang penting lagi jangan sampai membebani pengusaha-pengusaha yang betul-betul menggunakan listrik. Termasuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal.''

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi tentang besaran kenaikan TDL. Pasalnya saat ini pemerintah masih membahas rencana kenaikan tersebut dengan DPR.

Selain itu, menurut SBY, untuk menaikan TDL pemerintah perlu memikirkan banyak hal sehingga tidak memberatkan masyarakat.

''Jangan terlalu dini dikatakan naik sekian persen, sekian persen, karena semua masih dalam perencanaan. Rencana kenaikan masih dibahas dengan DPR.''

Lebih jauh ditegaskannya, sebelum menaikkan TDL pemerintah akan memilih alternatif terbaik yang tidak memberatkan rakyat yang sedang merasa kesulitan ekonomi, namun tetap menyelamatkan PLN dan APBN.

''Pemerintah akan memilih opsi yang tepat dan realistis. Di satu sisi kita tidak mengorbankan kepentingan APBN dan ekonomi nasional kita dan di sisi lain tidak memberatkan rakyat.''

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kenaikan TDL akan dilakukan berdasarkan hitungan asumsi bahan bakar minyak saat ini.

''Kami masih mencari hitungan yang tepat,'' tandasnya.

Saat menyinggung tentang usulan kenaikan TDL secara bertahap, Purnomo mengatakan, hal itu masih dalam pembahasan. Namun, katanya, ada kemungkinan hal itu dilakukan.

Dikatakannya, besaran TDL saat ini masih dalam pembahasan antara tim teknis pemerintah dan Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu hasilnya adalah pemerintah akan mengaudit PLN guna menentukan biaya pokok penjualan listrik.

Sebenarnya, kata Purnomo, audit semacam ini sudah biasa dilakukan setiap tahun. Namun dia menambahkan, audit itu dilakukan secara bersama-sama guna menentukan angka pasti sebagai dasar kenaikan.

PLN merencanakan kenaikan TDL bervariasi. Untuk kebutuhan rumah tangga 450-900 Watt naik 7-10 persen, 1350 Watt 80-100 persen, dan di atasnya untuk industri mencapai 100 persen lebih.(bn, sas,di-14t)