LONDON - Iran akan memulai kembali pengayaan uranium berskala industri jika pihaknya diajukan ke Dewan Keamanan atas program nuklirnya. Ketua perunding Iran Ali Larijani mengatakan hal itu kepada harian Financial Times Senin kemarin.

Larijani mendesak Uni Eropa (UE) untuk kembali melakukan perundingan yang terhenti setelah Iran membuka segel-segel PBB di peralatan pengayaan uranium.

Barat menduga Iran menginginkan bahan radio aktif itu untuk mendukung pembuatan senjata nuklir.

''Jika jalan perundingan terbuka, kami lebih senang mencapai satu persetujuan,'' kata Larijani. ''Tetapi jika jalan ini tertutup, kami berkewajiban menindaklanjuti skenario lain. Segalanya tergantung pada hal yang kami hadapi.''

Menjawab pertanyaan apakah ada rencana untuk aktivitas pengayaan uranium pada skala industri, dia mengatakan, ''Ya. Kami memiliki satu rencana untuk memulainya kembali.''

''Jika kami dibawa ke Dewan Keamanan, pemerintah wajib untuk menghentikan semua tindakan sukarela.''

Washington dan UE mengusulkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) membawa kasus nuklir Iran ke Dewan Keamanan untuk kemungkinan dikenakan sanksi-sanksi.

Tiga negara UE yakni, Jerman, Inggris dan Prancis, menolak berunding lagi sebelum Teheran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya.

Bulan lalu, Moskwa mengusulkan pembentukan satu usaha patungan dengan Iran untuk pengayaan uranium bagi rektor nuklir Iran di bumi Rusia. Larijani mengatakan, belum tercapai keputusan mengenai usul Rusia itu.

''Ini adalah salah satu usul yang dapat kami pelajari,'' katanya. ''Usul ini harus dilengkapi. Ada sejumlah masalah yang harus dipertimbangkan kembali dalam satu rencana yang lebih luas.''

IAEA Terbelah

Kendatipun IAEA tampaknya akan bertindak usai pertemuan di Wina 2 Februari mendatang, sampai kemarin masih belum jelas apakah IAEA akan menetapkan batas waktu bagi Republik Islam itu.

Seorang diplomat yang dekat dengan IAEA mengatakan, mitra dagang penting Iran, Rusia, ingin memilah tindakan untuk membawa Iran ke Dewan Keamanan PBB bagi kemungkinan pengenaan sanksi menjadi dua bagian. ''Pengajuan kasus ini ke PBB adalah masalah tersendiri. Kemudian, Iran diberi waktu satu bulan untuk menyetujui tuntutan-tuntutan penghentian aktivitas bahan bakar nuklir dan mendukung pemeriksaan IAEA,'' kata dia. IAEA akan melakukan pertemuan berkalanya pada 6 Maret.

Seorang diplomat Barat mengatakan, para perunding Inggris, Prancis dan Jerman serta AS menolak gagasan ini. Sedangkan, beberapa diplomat mengatakan kompromi atas usulan Rusia kemungkinan bisa dicapai.

Trio perunding UE dan AS berusaha membujuk China dan Rusia untuk mendukung sebuah resolusi keras pada pertemuan dewan gubernur IAEA.

China, negara yang banyak mengimpor minyak Iran, dan Rusia ingin memberikan waktu lagi bagi diplomasi dalam krisis nuklir itu.

''Satu persoalan nyata yang dihadapi AS dan Uni Eropa adalah sulitnya mereka menjelaskan kenapa pengajuan masalah nuklir Iran itu akan bermanfaat,'' kata dia.

''Tidak satu pihakpun merasakan bahwa tekanan politik dan sanksi-sanksi yang lunak akan sangat efektif,'' kata ahli nonproliferasi Gary Samore yang juga mantan ahli pengawas senjata Gedung Putih. Kini dia bekerja di Yayasan Mac Arthur di Chicago, Illinois.

Rusia memiliki kontrak satu miliar dolar untuk membangun reaktor nuklir pertama Iran. Rusia dan China masing-masing memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Diplomat negara nonblok mengatakan telah terjadi perselisihan di antara anggota IAEA. Negara-negara seperti India, pengimpor penting minyak Iran dan pemain penting dalam dewan gubernur IAEA, merasa terjepit akibat harga minyak mentah yang tinggi. Iran mengancam akan menggunakan pasokan minyak mentahnya ke pasar global sebagai satu senjata.

''Kami semua khawatir akan harga minyak yang tinggi,'' kata diplomat itu.(rtr-ant-25)