TOKYO - Polisi Jepang menggerebek kantor-kantor Yamaha Motor Senin kemarin. Pasalnya, perusahaan itu diduga menjual helikopter-helikopter kecil ke China yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan militer.

Pemerintah Jepang sudah berulang kali mengungkapkan kekhawatiran mengenai perkembangan militer China. Jepang juga mendesak Beijing untuk lebih transparan dengan program militernya. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Aso bulan lalu bahkan menyebut China sebagai ancaman.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang menyatakan, pihaknya sedang mengusut kasus ekspor Yamaha Motor. Perusahaan ini diduga telah mengekspor helikopter penebar benih tak berawak tanpa izin pemerintah.

"Yamaha tidak mengajukan izin untuk ekspor helikopter-helikopter RMAX Tipe IIG," kata seorang pejabat kementerian. Dia tidak bersedia mengungkapkan identitas pembeli mesin-mesin itu dan berapa banyak yang sudah dijual oleh Yamaha.

Juru bicara Yamaha Motor membenarkan kalau polisi dan petugas bea cukai menggeberek kantor perusahaan itu Senin pagi kemarin. Dia mengatakan, pihak Kementerian pernah menggeledah kantor-kantor Yamaha Desember lalu. Namun, Yamaha membantah telah bertindak melanggar hukum.

Yamaha Motor telah mengekspor sembilan helikopter penebar benih RMAX L181 ke perusahaan BVE di China.

Dia mengatakan, helikopter-helikopter itu tidak dapat dimodifikasi untuk keperluan militer karena jarak terbangnya terbatas. Kemampuan teknis helikopter juga tidak memenuhi standar militer.

Menteri Sekretaris Kabinet Shinzo Abe mengaitkan pengusutan atas kasus ini dengan upaya untuk menghentikan penyebaran senjata pemusnah massal.

Harian Asahi Shimbun melaporkan Senin kemarin, perusahaan China yang terlibat kontrak jual beli dengan Yamaha Motor diduga punya kaitan dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.

Saham Yamaha anjlok hampir 14 persen akibat berita kasus ini. Namun, situasi sempat membaik sedikit dengan penurunan 8,1 persen saat penutupan pada 2.670 yen. (rtr-gn-25)