PATI - Ketua DPRD Pati Sunarwi SE MM mempertanyakan kesiapan pihak eksekutif untuk membahas RAPBD 2006. Pasalnya, sudah mendakati Februari, namun draf RAPBD hingga sekarang belum diajukan ke DPRD.

Padahal, kata dia, akhir pekan lalu, untuk membahas masalah tersebut Dewan harus membentuk panitia musyawarah (panmus) yang bertugas menyusun jadwal persidangan.

Jika draf saja belum diterima, dia mempertanyakan pula bagaimana pihaknya harus menyusun jadwal. Dia beranggapan penentu kebijakan di Pemkab punya kebiasaan menyusun RAPBD secara terlambat.

Pihaknya menyatakan sampai saat ini masih bersikap lunak terhadap penggunaan anggaran yang mendahului ketentuan untuk keperluan bulan Januari tahun takwim. Kesempatan tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh eksekutif bersama legislatif untuk membahas RAPBD sesegera mungkin. Hal itu dimaksudkan agar setiap rencana dan program kegiatan yang sudah disusun oleh unit satuan kerja pada bulan berikutnya bisa mulai dilaksanakan.

Kebiasaan Eksekutif

Jika pembahasan RAPBD hingga sekarang belum dimulai, pelaksanaan program-program yang sudah disusun itu tentu harus menunggu sampai selesai pembahasan dan penetapannya.

Dari keterlambatan yang sudah menjadi kebiasaan pihak eksekutif itu, Dewan akan menyikapi, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian proyek-proyek pada tahun anggaran sebelumnya (2005).

Di samping itu, katanya lebih lanjut, pihak eksekutif seakan-akan ''lupa'' bahwa 2006 mempunyai kerja besar, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Meskipun sudah ditangani Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pati, sumber pembiayaannya tetap berasal dari APBD. Padahal KPUD sudah melaksanakan tahapan-tahapan pilkada. Misalnya, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga lembaga tersebut tentu membutuhkan dana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Ir H Sri Merditomo MM, saat dihubungi, Sabtu (21/1) lalu, sedang ke Semarang. Melalui Asisten III Sekda H Dwi Sapardiyono SH MM diperoleh keterangan bahwa draf RAPBD sudah sampai di Sekda. (ad-54n)