YOGYAKARTA- Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) muncul akibat mainstream neoliberalisme menjadi ideologi kebijakan fiskal pemerintah.

"Kebijakan menaikkan TDL itu cenderung mengikuti mainstream neoliberalisme yang anti subsidi," kata Deputi Direktur Eksekutif Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) Ahmad Maruf SE di Yogyakarta, Minggu (22/1).

Kenaikan itu, menurut dia, akan membawa implikasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan dunia usaha atau sektor industri dan masyarakat pada umumnya.

Ia mengatakan, dengan adanya kenaikan TDL, beban struktur harga atau biaya produksi yang ditanggung perusahaan akan meningkat. Untuk mengurangi beban itu, perusahaan akan menaikkan harga produknya atau menutup usahanya.

"Akibatnya, kenaikan harga produk itu akan menjadi beban masyarakat sebagai konsumen atau pengguna dari produk tersebut, dan jika perusahaan menutup usahanya akan terjadi PHK karyawan," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah mengkaji kembali rencana kenaikan TDL itu, karena kenaikan tersebut memiliki implikasi yang dapat merugikan masyarakat.(ant-59)