JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN masih terus mendapat reaksi keras. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR Endin AJ Soefihara menilai, ongkos sosial kenaikan TDL sangat tinggi.

Selain itu, hal tersebut sangat tidak beralasan untuk dilakukan, apalagi PLN tidak bisa merasionalisasi dirinya yang hanya tergantung oleh bahan bakar minyak.

Menurutnya, PLN adalah perusahaan milik rakyat, sehingga sangat tidak logis bila kehadirannya justru memberatkan rakyat. ''Sebagai perusahaan negara, seharusnya efisiensinya dipertinggi, jangan mengutamakan keuntungan, tetapi mengutamakan public service-nya,'' kata Endin, Minggu (22/1).

Selain itu, sebenarnya tidak perlu menyubsidi PLN sekitar Rp 38 triliun, bila pemerintah melakukan negosiasi yang maksimal antara Pertamina, PGN (Perusahaan Gas Negara), dan PT Bukit Asam untuk menekan ongkos produksi.

''Untuk meningkatkan kinerja PLN harus dilakukan langkah-langkah drastis berlandaskan prinsip penyelamatan dan bukan pemulihan. Langkah tersebut di antaranya pengembangan penyediaan listrik terutama yang dibeli PLN dari swasta, merasionalisasi biaya bahan bakar, serta meningkatkan efisiensi internal,'' ujarnya.

Di tempat terpisah, praktisi industri Maruli Gultom berpendapat, rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi industri antara 83%-100% diyakini akan menjadi ''liang kubur'' baru bagi dunia usaha, setelah kenaikan BBM Oktober lalu.

''Kelompok yang diperkirakan paling terpukul dengan kenaikan itu adalah usaha kecil menengah yang justru menyerap paling banyak tenaga kerja,'' katanya di sela-sela seminar ''Peluang Dunia Usaha dan Prospek Penegakan Hukum Tahun 2006'', di Jakarta, Sabtu (21/1) lalu.

Menurutnya, kenaikan TDL akan menyulitkan dunia usaha yang baru saja dibebani dengan kenaikan harga BBM. ''Tapi yang paling terpukul dengan kenaikan TDL ini adalah industri kelas menengah ke bawah. Sedangkan industri besar juga terpengaruh, tapi tidak terlalu besar, karena mereka memiliki energi sendiri,'' tambahnya.

Gultom yang juga Dirut PT Astra Agro Lestari mencontohkan perusahaannya yang bergerak di bidang perkebunan itu mampu memanfaatkan kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif.

Ikut Naik

Meskipun dampak langsung kenaikan tarif listrik bagi industri besar tidak sesignifikan usaha menengah ke bawah, diakuinya secara tidak langsung kebijakan itu akan menyebabkan biaya pengangkutan pun ikut naik. ''Ketika BBM naik saja biaya transportasi naik sekitar 40 persen,'' ujar Maruli Gultom.

Implikasi lain dari kenaikan ini mau tak mau industri menengah ke bawah juga harus menaikkan harga barang produksinya. ''Tentu imbasnya juga dirasakan rakyat kecil.''

Sementara itu, mantan menko perekonomian Rizal Ramli di tempat sama menilai, langkah PLN menaikkan TDL sangat tidak tepat. Sebab, saat ini kondisi rakyat serta dunia usaha, terutama level menengah ke bawah, masih terseok-seok akibat kenaikan harga BBM. ''Dalam kondisi seperti itu mestinya PLN jangan dulu menaikkan TDL,'' kata ekonom dari Econit ini.

Rizal berpendapat, ada hal yang lebih mendesak yang seharusnya dituntaskan BUMN itu ketimbang menaikkan tarif, yaitu bagaimana mengatasi inefisiensi yang masih tinggi, terutama transmission lost (TL) yang mencapai 14 persen. ''Satu persen transmission lost saja nilainya setara dengan Rp 90 miliar. Jadi, ini dulu yang seharusnya diselesaikan. Bukan malah menaikkan TDL.''

Senada dengan mereka, Ketua Asosiasi Perajin Perak I Made Damam mengatakan, kenaikan harga BBM Oktober lalu saja sudah mematikan daya saing usaha perak Indonesia dengan negara lain seperti Thailand dan India. Apalagi jika nanti PLN benar-benar menaikkan TDL.

Kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan transportasi, menurut Damam, telah membuat cost struktur usaha naik tajam.

''Kami terpaksa harus menurunkan jumlah produksi kerajinan perak hingga 20 persen dari 60.000 jenis kerajinannya per-bulan,'' ungkapnya.(sas,A20-49t)