KARANGASEM - Penurunan jumlah jatah beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Solo tahun ini mencapai 51,5% dari tahun sebelumnya dinilai tidak rasional dan menyakitkan. Menurut anggota Komisi IV, Budhi Hartanto, mestinya jatah raskin itu bertambah atau minimal sama seperti tahun sebelumnya.

Sebab jumlah keluarga miskin di Kota Solo pascakenaikan BBM cenderung meningkat. "Saya minta Wali Kota untuk mengajukan tambahan jatah raskin lagi," kata anggota Fraksi Persatuan Demokrat dan Keadilan itu ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah jatah beras untuk rumah tangga miskin di Solo tahun ini turun drastis, mencapai 51,5% dari tahun sebelumnya. Yaitu dari 6.874.040 kg yang diterima pada tahun 2005 turun menjadi 3.333.000 kg pada tahun ini. Akibat penurunan ini, jatah beras miskin yang sampai ke masing-masing keluarga miskin menjadi berkurang.

Budhi mengungkapkan, dengan jatah raskin sebanyak 3,333 juta ton per tahun, setiap keluarga miskin di Solo diperkirakan rata-rata akan menerima sekitar 12 kg per bulan jika keluarga miskin yang berhak menerima seperti tahun lalu tanpa pengurangan, yaitu 22.212 keluarga.

"Saya memprediksi hal itu akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, wong pembagian subsidi tunai langsung saja terjadi demikian kok," tandas dia.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Joko Widodo berharap, warga untuk sementara bisa menerima jumlah data keluarga miskin yang ada, sambil terus mengupayakan agar Pemerintah Pusat bisa menambah jatah beras untuk rumah tangga miskin.

"Semoga saja tidak ada gejolak, kami akan segera menyosialisasikan ke warga. Kami juga tidak akan mengambil langkah pemerataan atas jatah yang terbatas itu. Semuanya akan mendapat jatah sesuai juknis yang ada, tentunya sambil menunggu jawaban surat penambahan yang kami ajukan," kata Wali Kota.

Dia mengatakan, Pemkot Surakarta segera mengirim surat permohonan ke Pemerintah Pusat dan Gubernur Jateng untuk bisa memenuhi kuota sesuai jumlah warga miskin yang ada di Solo. "Hari ini sudah disiapkan dan segera dikirimkan ke Pemerintah Pusat dan Gubernur."

Dia menyesalkan adanya perbedaan persepsi mengenai kriteria miskin antara Pemkot Solo dan Pemerintah Pusat. Perbedaan itu ternyata tidak hanya pada raskin, melainkan juga pada Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Miskin (JPKMM). "Dari data warga miskin, Solo memiliki sekitar 73.000 warga miskin, tapi yang dipenuhi kurang dari itu."(G13,G8-16v)