- Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan calon panglima TNI kepada DPR, yakni Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Djoko Suyanto. Mungkin agak mengejutkan, sebab sebelumnya nama itu belum banyak disebut. Bahkan muncul ''tuntutan'' agar calon lama yang ditarik sebelumnya yakni Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu diajukan kembali. Sulit untuk mengabaikan masalah politik dalam penunjukan panglima TNI. Presiden berhak mengajukan calon, namun tetap harus disetujui oleh DPR. Justru dalam kaitan ini menjadi kecil peluang Ryamizard yang dulu diajukan Presiden Megawati. Sebagai presiden baru, SBY tentu punya pilihan sendiri. Dan tertundanya penggantian Jenderal Endriartono Sutarto adalah bagian dari upaya menciptakan situasi agar lebih kondusif.

- Wajar bila Presiden berusaha memilih orang yang tepat mengingat posisi ini sangat strategis. Dan wajar pula bila SBY memilih orang kepercayaan atau setidak-tidaknya yang dapat memberikan rasa aman dipandang dari segi kekuasaan. TNI tidak lagi boleh berpolitik, namun siapa pun tak mengingkari tak bisa serta merta menghilangkan pengaruh politiknya. Masa transisi dari Orde Baru menjadi orde reformasi juga menuntut reposisi. Tetapi secara faktual kekuatan TNI dalam ranah politik masih diperhitungkan. Di samping itu, SBY juga bukan tipe pemimpin yang terlalu radikal atau konfrontatif sehingga lebih suka terhadap keputusan yang relatif aman dan bisa diterima semua pihak. Setidak-tidaknya terpilihnya KSAU bisa menengahi persaingan beberapa figur di tubuh Angkatan Darat.

- Banyak yang menganggap keputusan ini tepat sekaligus bersejarah. Baru pertama kali jabatan panglima TNI dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Widodo AS pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan di tubuh TNI itu pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Undang-undang memungkinkan hal itu setelah sebelumnya pada masa Orde Baru, posisi itu selalu dipegang oleh jenderal dari Angkatan Darat. Jadi, sebenarnya Gus Dur telah memulai pembaruan di tubuh TNI dan sekarang SBY melanjutkan. Dengan demikian, akan muncul dinamika dan keseimbangan baru. Di sisi lain, kendali Presiden atas TNI dalam pengertian normatif dan politik makin kuat.

- Masih ada kemungkinan terjadi move politik di DPR sehingga mengganggu kemulusan pencalonan Marsekal TNI Djoko Suyanto. Namun bila itu dilakukan malah akan mengundang antipati dan kecurigaan terhadap DPR. Rasanya pada era sekarang tak usahlah hal-hal seperti itu terlalu dipolitisasi. Lebih baik, sebagai konsekuensi pemberian mandat langsung, segala sesuatunya dipercayakan kepada Presiden. Kecuali ada hal-hal prinsip seperti melanggar ketentuan dan persyaratan. Rasanya sulit mencari alasan untuk menolak calon, sebab bukankah jabatan Kepala Staf Angkatan Udara sudah merupakan jaminan segala hal. Posisi itu merupakan posisi puncak di Angkatan Udara dan tentu yang terpilih sudah memenuhi berbagai kriteria.

- Tidak terlalu strategis dan sia-sia bila menghabiskan energi politik untuk melakukan tarik-ulur atau tawar-menawar dalam penggantian panglima TNI. Sebaiknya itu dipahami sebagai konsekuensi logis atau realitas politik yang sudah semestinya. Presidennya SBY, maka siapa yang menjadi panglima TNI adalah yang dipilih oleh SBY. Dengan demikian, tidak akan banyak waktu terbuang untuk meramaikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dalam kaitan internal TNI, apa yang dilakukan SBY juga bisa memperkuat pijakan untuk mewujudkan wacana dan format baru ke depan. Dalam kerangka reposisi dan refungsionalisasi militer. Ketika dulu tentara berpolitik dan sekarang meninggalkan politik, dibutuhkan perubahan sistem dan kultur di dalam.

- Dalam banyak hal SBY bisa dinilai lamban mengambil keputusan, namun dalam banyak hal lain pula harus diakui pertimbangannya menjadi lebih matang sehingga keluar keputusan yang tepat dan brilian. Adalah menjadi tugas TNI untuk terus memantapkan diri. Keberadaan seorang panglima TNI jangan lagi dipolitisasi, kalau kita benar-benar ingin menjaga jarak dengan masa lalu, kalau benar-benar ingin menjauhkan TNI dari politik. Sebaliknya mengembalikan posisi dan meningkatkan profesionalisme menjadi tuntutan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, proses itu berjalan. Termasuk penataan kembali keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang kini terus berjalan. Yang penting siapa pun panglimanya, momentum itu haruslah tetap dijaga dan ditingkatkan.