SEMARANG - Ribuan petani yang bergabung dalam Serikat Sedulur Sikep Pati mengeluhkan ketidakjelasan nasibnya. Sekitar 70 persen dari jumlah tanaman padi gagal dipanen, sehingga mereka mengalami kerugian sekitar Rp 60 miliar. Sementara itu produksi gabah yang ada justru menumpuk di gudang petani dan belum terjual.

Itulah sebabnya, mereka mendesak pemerintah agar segera melakukan pengadaan beras. Saat ini, hanya sekitar 10 persen di lumbung padi tersebut yang dipakai sebagai konsumsi pribadi.

"Sampai saat ini, kami belum menerima kepastian pengadaan. Di sisi lain, harga dari pembelian oleh Bulog melalui kontraktor ternyata tidak layak. Sebagai perbandingan, pada 2003 lalu harga gabah dibeli kontraktor hanya Rp 140.000 per kuintal; padahal kemudian dibeli Bulog dengan harga Rp 175.000 per kuintal," ujar Guretno, petani dari Sedulur Sikep, kemarin.

Dengan kenyataan tersebut, lanjut dia, petani akhirnya lebih suka menjual gabahnya ke pedagang-pedagang kecil. Namun, tidak semua gabah dapat terbeli oleh pedagang, sehingga terpaksa ditimbun di gudang.

Dari luasan total 97.045 hektare di 21 kecamatan, hasil yang dipanen musim ini mencapai 401.676 ton gabah kualitas giling (GKG). Namun, sejumlah persoalan yang timbul mengakibatkan petani di salah satu daerah lumbung padi terbesar di Jateng itu menderita kerugian.

Di bagian selatan, panen padi turun sampai 70% dari total 25.780 ton gabah. Nilai panen yang mestinya tercatat Rp 45 miliar, hanya diterima sekitar Rp 6 miliar atau rugi Rp 39 miliar.

Di sisi lain, waktu pemupukan yang tidak tepat akibat kelangkaan di beberapa daerah mengakibatkan padi turun hingga 25% dengan kerugian hingga Rp 29 miliar.

Tetap Dilakukan

Secara terpisah, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jateng, Gatot Adjisoetopo, mengatakan, pengadaan beras oleh pemkab melalui dana lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) akan tetap dilakukan.

Pasalnya, bila dana sebesar Rp 35,465 miliar (bukan triliun seperti diberitakan Selasa, 17/1) untuk 24 pemkab tersebut ditunda, pemkab justru akan mengalami kerugian.

"Pemkab akan melakukan pengadaan lebih cepat, karena mereka harus segera mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada pemprov. Kalau tidak, mereka akan rugi sendiri, lantaran harga di pasaran akan berubah," ujar dia.

Kendati ada kegagalan panen, hasil panen di Jateng masih tetap tinggi. Dalam Januari saja, luasan lahan panen diperkirakan mencapai 50.474 hektare dengan total panenan 164.201 ton.(H12-46a)