REMBANG - FPPP DPRD mengemukakan, sebagian besar pelaksanaan program PKPS BBM Infrastruktur Pedesaan di Rembang menyalahi aturan Pemerintah Pusat. Hal itu tercermin dari banyaknya kerusakan pada proyek-proyek yang dibangun dengan menggunakan dana tersebut.

"Padahal, proyek tersebut baru dilaksanakan dalam beberapa bulan ini. Namun, ternyata sudah banyak proyek yang dibangun dari dana PKPS BBM itu rusak parah. Dengan kerusakan yang terlalu cepat ini, FPPP memandang ada kesalahan-kesalahan pada saat pelaksanaan proyek itu. Yang paling umum ditemui adalah pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan bestek," papar H Rukiman, salah seorang juru bicara FPPP, kemarin.

Anggota Komisi C itu mengungkapkan, kesalahan pengerjaan program tersebut tak lepas dari adanya dugaan sunatan-sunatan dana berbagai pihak.

"Parahnya lagi, dalam pengerjaan proyek itu banyak diwarnai pungutan-pungutan atas nama lembaga-lembaga eksekutif. Kalau saja dugaan itu benar, tentu harus ada yang berani mempertanggungjawabkan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Program PKPS BBM Infrastruktur Pedesaan di Rembang ini."

Mekanisme Kontrol

Sekretaris FPPP DPRD Sururi menyebutkan, kondisi itu semakin rumit karena DPRD sebagai mekanisme kontrol tidak pernah dianggap oleh pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program tersebut.

"Selama ini kritik ataupun saran yang disampaikan oleh DPRD tidak pernah ada respons. Padahal sebagai mekanisme kontrol, legislatif sudah berkali-kali menyampaikan agar program tersebut dilaksanakan secara transparan sesuai dengan peraturan."

Pada masa mendatang, FPPP mengharapkan agar Pemkab dapat mengawasi praktik-praktik penyimpangan program pemerintah. FPPP khawatir, bila kurang ketat melakukan pengawasan maka hal itu akan terus terjadi. Akibatnya, Rembang tidak akan lagi mendapatkan dana di masa mendatang.

"Jangan sampai nanti Pemerintah Pusat yang akan turun tangan," tandasnya. (moe-15j)