YOGYAKARTA - Penanganan kemelut program pengadaan telepon tanpa kabel di Provinsi DIY atau yang lebih dikenal program Code Division Multiple Access (CDMA) terus berlanjut. Rabu (18/1) ini, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY berencana meminta keterangan dari Sekda DIY Bambang Susanto Priyohadi.

Sumber Suara Merdeka di Kejati DIY memastikan hal itu Selasa (17/1) setelah mengetahui sejumlah wartawan menunggu kedatangan Sekda DIY di Kejati. ''Nggak, yang bener besok (hari ini),'' ujar sumber di bawah koordinasi Asisten Intelijen A Sidiq SH itu.

Sejauh ini belum diketahui dalam kapasitas apa Sekda dipanggil ke Kejati DIY.

Dalam pemeriksaan nanti, diperkirakan statusnya masih sebagai saksi yang paling banyak tahu soal kemacetan realisasi program CDMA dengan dana APBD Rp 17 miliar itu.

Sementara itu, dalam rangka memvalidasi informasi dengan dokumen yang sah, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Rabu ini akan memanggil ulang Sekda untuk dimintai keterangan.

Sebab, ungkap Wakil Ketua LOD Budi Santoso, masih terdapat ketidakcocokan keterangan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dengan keterangan Sekda.

Antara lain menyangkut tidak adanya surat keputusan otoritas (SKO) untuk mengeluarkan atau memindahbukukan uang dari kas daerah. Begitu pula tentang siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam program CDMA itu.

Mantan Direktur LBH Yogyakarta itu membenarkan adanya, Sekda telah memberikan keterangan kepada LOD DIY pada 21 Desember 2005. Waktu itu dia hanya menceritakan secara lisan. ''Karena itu, Rabu (18/1) Sekda kami minta menunjukkan dokumen pendukung ceritanya,'' kata Budi.

Seperti diberitakan Suara Merdeka, Senin (16/1), 21 LSM yang tergabung dalam Jaringan Advokasi CDMA melayangkan surat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menangani kasus tersebut. (P58-42j)