PURWOKERTO - Para petugas kesehatan yang langsung menangani pasien, yaitu dokter dan perawat, akan dibekali pengetahuan agama. Tujuannya agar mereka bisa membantu pasien, yang sedang mengalami sakaratul maut.

Demikian jawaban Pemkab Banyumas atas pandangan umum anggota DPRD terhadap Rancangan Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan, yang disampaikan Asisten Administrasi Sekda, HM Santoso, dalam sidang pleno, kemarin.

Penjelasan itu menanggapi masukan anggota DPRD, H Subur Widadi, yang meminta rumah sakit menyediakan rohaniwan dari semua agama (SM, kemarin). ''Masukan itu baik dan manusiawi,'' kata Santoso.

Mengenai sorotan tentang dokter praktik pribadi yang merugikan tempat tugas (instansi), Santoso mengatakan, masalah itu telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No 1419/Menkes/ Per/X/2005 dan Konsil Kedokteran Indonesia No 1 Tahun 2005. Dalam Kepmenkes itu telah diatur tempat dan waktu praktik dokter.

Menjawab pandangan umum LPAS Widyaningrum tentang biaya pelayanan di RSUD Ajibarang, Santoso menjelaskan, biaya rawat inap hanya untuk akomodasi, seperti makan, minum, kebersihan, air, listrik, dan keamanan. Biaya lain, seperti, obat, laborat, tindakan medik, dan penunjang lain tetap dibebankan pasien.

Dalam pandangan umum, anggota DPRD, Hendro Kuncoro, mengatakan, susunan organisasi dan tata kerja (SOT) RSUD Ajibarang terpisah dengan SOT RSUD Banyumas adalah bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Santoso mengatakan, RSUD Ajibarang berdasar Keputusan Menkes No 1339/ MENKES/SK/IX/2005 ditetapkan sebagai RSUD kelas D. Warga Ajibarang dan sekitarnya butuh rumah sakit, yang punya fasilitas rawat inap dan jalan, operasi emergensi, gawat darurat, poliklinik anak, penyakit dalam, bedah, THT, kandungan, dan kebidanan. (bd-39h)