PURWOKERTO - Upaya mengungkap dan memerangi praktik tindak pidana korupsi di wilayah Banyumas terus digencarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).

Saat ini Kejari tengah memproses kasus dugaan korupsi dana kredit usaha tani (KUT) yang melibatkan sejumlah mantan pengurus KUD di Kecamatan Lumbir. Nilai kerugian negara diperkirakan Rp 121 juta.

Selain di KUD tersebut, tunggakan KUT yang macet selama bertahun-tahun di sejumlah kecamatan lain juga melibatkan pengurus sejumlah LSM, kelompok tani, oknum petugas penyuluh lapangan (pertanian), dan perangkat desa.

''Prosesnya sudah mendekati penetapan tersangka. Sejumlah saksi sudah kami mintai keterangan,'' ujar Kepala Kejari Purwokerto Suprapto SH, kemarin, di ruang kerjanya.

Saksi yang sudah dipanggil untuk sementara enam orang. Mereka dalam beberapa pekan terakhir ini telah memberikan keterangan kepada Kasi Tindak Pidana Khusus Gatot Guno Sembodo SH MH. Mereka itu ada yang mantan pengurus dan anggota KUD. Nama-namanya untuk sementara dirahasiakan demi kepentingan penyelidikan.

''Untuk tersangkanya, saya sudah tanda tangani surat pemanggilannya. Namun, namanya nanti saja setelah kami meminta keterangan saksi ahli,'' ucap Kepala Kejari.

Menurut rencara, pemanggilan tersangkanya dalam waktu dekat ini karena pihaknya masih harus melengkapi bukti-bukti materiil dan keterangan-keterangan tambahan yang masih diperlukan.

Antara lain, kata Kepala Kejari, pihaknya Rabu (18/1) ini memanggil saksi ahli, yaitu staf Dinas Koperasi dan UKM MW Noer Sigit, yang kini menjabat kabid PKL.

Keterangan saksi ahli, lanjutnya, diperlukan untuk memperkuat berkas perkara pemeriksaan (BAP) yang disiapkan untuk calon tersangka.

''Kami upayakan ini proses cepat karena bukti-bukti awal yang kami temukan sudah kuat. Setelah ada tersangkanya, statusnya kami tingkatan menjadi penyidikan,'' tegasnya. (G22,in-39j)