PURWOKERTO - Verifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas belum tuntas. Sebab, banyak warga masyarakat yang diduga tidak miskin enggan mengembalikan kartu subsidi. Padahal, mereka dinyatakan tak berhak lagi menerima subsidi tunai langsung tahap kedua.

Mereka menerima subsidi tahap pertama. Namun setelah diverifikasi ulang mereka tak lolos. Kini mereka mempertahankan kartu itu, dengan harapan bisa menukarkan dengan subsidi tahap kedua yang direncanakan mulai 19 Januari.

Selain itu, perangkat desa pun sangat hati-hati membantu tim verifikasi BPS. Sikap itu justru mempersulit langkah tim verifikasi di lapangan.

Hal itu dikemukakan Pejabat Sementara Kepala BPS Teguh Suharyanto, kemarin. Itulah dua hambatan terberat bagi tim verifikasi. Namun dia tak menyebutkan berapa warga yang enggan mengembalikan kartu subsidi itu.

''Personel tim verifikasi BPS tidak banyak, sekitar 1.300 orang. Namun jika warga bisa mengerti dan perangkat desa yang membantu tak ragu-ragu, verifikasi tentu cepat selesai,'' katanya.

Dia mengemukakan petugas verifikasi sangat memperhatikan aspirasi warga. Jika warga sekitar menyatakan keluarga tertentu termasuk keluarga tak berhak menerima bantuan akan langsung dicoret.

''Namun saat kartu hendak kami tarik ada yang menolak. Karena itu perlu pendekatan dan sosialisasi ulang,'' katanya.

Berdasar data BPS, saat ini baru 10 dari 27 kecamatan selesai diverifikasi dan siap menerima pencairan subsidi tahap kedua. ''Kami berupaya seminggu semua selesai. Setelah itu baru kami laporkan ke Kantor Pos dan kabupaten,'' katanya.

Minta Penundaan

Pencairan dana subsidi langsung tunai triwulan kedua berdasar permintaan sejumlah camat akhirnya ditunda. Para camat meminta pencairan subsidi itu dibarengkan dengan pencairan subsidi susulan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPS Bambang Yuniadhi melalui Penanggung Jawab Teknis Subsidi Langsung Tunai M Eko Basuki, kemarin.

Dia mengemukakan usulan para camat didasari alasan keamanan. Sebab, jika subsidi triwulan kedua telanjur dicairkan, sementara yang susulan belum jelas, dikhawatirkan keributan seperti tahun lalu terjadi kembali. Bahkan lebih besar. ''Sebenarnya jika tak ada penundaan bisa dibagikan hari ini.''

Sementara itu, kata dia, verifikasi data susulan calon penerima belum selesai. Dia memperkirakan verifikasi selesai akhir bulan ini sehingga baru mungkin dicairkan Februari.

Data susulan awal yang masuk 92.614 keluarga. Dari data itu, kata dia, setelah skoring diperoleh hasil 51. 921 keluarga. Data hasil skoring masih dicek di lapangan dan sampai dengan 10 Januari diperoleh hasil 40.439 keluarga layak diusulkan mendapatkan subsidi. ''Namun yang berwenang memutuskan dapat atau tidak pemerintah pusat.''

Kartu kompensasi bahan bakar minyak yang sekarang dipegang warga yang layak 96.958 lembar. Kartu yang ditahan BPS karena salah sasaran pada tahap I 547 lembar. Subsidi yang sudah turun dari pusat baru sekitar 50% atau sekitar Rp 14,2 miliar. Padahal, kebutuhan dana untuk 96.958 keluarga Rp 29 miliar.

Sementara itu, BPS Pusat mengharapkan kartu yang salah sasaran berdasar indikator kepemilikan sepeda motor segera dicabut. Namun BPS Banjarnegara kesulitan karena antara lain warga ngotot mempertahankan. Mereka beralasan sepeda motor adalah sarana vital mencari nafkah. Kartu yang diharapkan bisa dicabut 1.855 lembar. ''Kami masih mendekati warga supaya paham.''

Kartu yang telah dicabut 16 ditambah 94 lembar yang diserahkan warga secara sadar dan di luar indikator kepemilikan sepeda motor.

Kelak, kata dia, BPS akan mengedarkan pemberitahuan dari Polres ke warga mengenai pemalsuan data untuk mencari keuntungan. Dia berharap sosialisasi seperti itu membuat warga mengetahui peraturan hukum berikut konsekuensinya sehingga tak menyetor data yang salah. (G22,mos-53)