JAKARTA - Pembahasan pengajuan hak angket soal impor beras di DPR deadlock dan menurut rencana diteruskan Senin pekan depan. Rapat kemarin berlangsung alot. Sebab, rapat Badan Musyawarah (Bamus) itu diubah menjadi rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Ketua DPR RI Agung Laksono.

Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima seusai mengikuti rapat tertutup itu mengemukakan, pertemuan itu molor dari jadwal semula mulai pukul 15.00. Acara baru mulai pukul 15.30 dengan perubahan atau menjadi rapim yang membahas pengajuan hak angket impor beras.

Namun, ujarnya, sejumlah fraksi memprotes perubahan rapat tersebut sehingga terjadilah deadlock. Selain hal yang bersifat prosedural, juga ada yang menolak substansi pembahasan hak angket dalam bentuk rapim. ''Setelah dilanjutkan, akhirnya disepakati untuk membawa angket impor beras pada rapat paripurna 17 Januari,'' ungkap Aria Bima.

Ketua DPR RI Agung Laksono sebelumnya menegaskan, pihaknya menyerahkan soal pembahasan angket kepada fraksi-fraksi. ''Tidak akan memengaruhi fraksi dan mempersilakan kalau fraksi setuju,'' katanya.

Sementara itu, muncul ancaman akan memboikot beras impor milik Perum Bulog yang masuk ke sembilan pelabuhan di luar Jawa. Sebab, ada kekhawatiran masuknya beras itu akan menurunkan semangat petani untuk menanam padi.

Pelabuhan yang akan digunakan untuk mendaratkan 110.000 ton beras impor dari Vietnam adalah Belawan (24.600 ton), Dumai (7.000 ton), Bitung (16.800 ton), Balikpapan (6.750 ton), dan Ambon (6.000 ton). Beras juga akan masuk ke Pelabuhan Sorong (11.000 ton), Jayapura (6.000 ton), Kupang (19.850 ton), dan Lhokseumawe (12.000 ton).

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Fadel Muhammad mengemukakan, dirinya telah menelepon Gubernur Sulawesi Utara untuk menahan beras impor yang masuk ke Pelabuhan Bitung. ''Saya juga akan menelepon gubernur-gubernur lain,'' ujar Fadel seusai Deklarasi Dewan Beras Nasional di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (13/1).

Menurut keterangan Fadel yang juga Gubernur Provinsi Gorontalo, koordinasi penolakan itu tidak harus melibatkan bupati. Sebab, penanganan pelabuhan termasuk kewenangan gubernur. Dia menilai, Bulog belum maksimal melakukan pembelian beras dalam negeri. Sebab, pembelian beras dari daerah oleh Bulog hanya melibatkan mitranya saja.

Sejalan Pendapat DPR

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan, langkah pemerintah mengimpor beras sejalan dengan pendapat DPR. Karena itu, dia minta agar DPR tidak memolitisasi kebijakan impor beras dengan menggunakan hak angket dan interpelasi.

''Jangan lupa, dalam Komisi VI sudah jelas ada urgensi bahwa kami boleh mengimpor dengan keputusan Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai presiden. Dan, presiden sudah menginstruksikan, tidak ada masalah lagi. Jadi, tidak perlu diperbanyak diskusi lagi tentang beras itu. Tidak usah dipolitisasilah soal beras,'' pinta Kalla di Istana Wapres, Jumat (13/1).

Wapres menyatakan pemerintah menghargai hak DPR untuk bertanya seputar kebijakan impor beras. Namun, dia juga meminta agar DPR menghormati kewajiban pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras yang saat ini sudah semakin tinggi. ''Kita saling menghormati. Pemerintah menghargai hak DPR untuk bertanya dan menyelidiki masalah impor beras. Akan tetapi, pemerintah juga meminta DPR menghormati kewajiban pemerintah menjaga stabilitas harga beras,'' tandasnya.

Jusuf Kalla juga menyebutkan, beras impor hanyalah merupakan salah satu sumber suplai untuk menjaga stok nasional karena dari dalam negeri tidak mencukupi. Apalagi, saat ini pemerintah melihat masyarakat sudah mulai sulit membeli beras. Padahal, beras adalah kebutuhan pokok sehingga sekalipun harganya naik masyarakat tetap harus membelinya.

''Beras itu inelastis. Bila terjadi kenaikan harga maka harus ditambah suplainya. Karena walaupun harganya naik, kan tetap orang membeli beras karena harus makan. Maka, yang bisa memengaruhi harga hanya suplainya.''

Kemarin, Jusuf Kalla memimpin rapat khusus membahas impor beras di kantor Wapres. Sementara itu, menurut keterangan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, fokus pembicaraan adalah bagaimana harga beras tidak jatuh tapi juga tidak naik terlalu tinggi.

Mentan menilai, harga beras saat ini dalam kondisi darurat karena dari hari ke hari naik dengan cepat melebihi harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.550/kg. ''Harga beras sekarang sudah tinggi. Terutama di kondisi sekarang, ketika dampak kenaikan harga BBM itu juga masih terasa, masyarakat juga banyak yang tidak mampu. Tentu ini juga harus diperhatikan. Sementara itu, harga beras naik cepat sekali dari hari ke hari,'' ujarnya.

Karena itu, dalam rapat muncul pemikiran untuk menetapkan batas atas harga beras. Namun, ungkap Anton, perlu waktu satu minggu untuk mengkaji hal tersebut.

Soal impor beras 110.000 ton dari Vietnam, Mentan meyakinkan, tidak akan dilempar ke pasaran tetapi disimpan di gudang-gudang Bulog terutama di daerah yang defisit beras, seperti Papua, Maluku, dan daerah Indonesia Timur lainnya.

Menurut keterangan dia, sebenarnya stok beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Masalahnya, Bulog tidak bisa membeli beras dari petani karena harganya di atas harga beli pemerintah, yaitu Rp 3.550/kg.

Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengemukakan, beras untuk masyarakat miskin (raskin) akan diluncurkan minggu depan. Harganya Rp 1.000/kg. Untuk 2006 ini, tiap bulan 160.000 ton raskin akan diluncurkan. Raskin itu dari stok tahun-tahun sebelumnya. Namun, untuk bulan-bulan ke depan akan diambilkan dari beras impor. (di,sas,A20-48,46j)