MAGELANG- Hasil penelitian tim geologi untuk menetapkan layak tidaknya tanah relokasi korban bencana tanah longsor di Banjarnegara ditempati, akan ditetapkan Senin ini (16/1). ''Tanah relokasi sekarang sedang diteliti, Senin hasil penelitiannya selesai,'' ungkap Gubernur Jateng H Mardiyanto, Jumat kemarin.

Pada hari itu di Kantor Bakorlin II Kedu-Surakarta di Magelang, Gubernur menerima sumbangan dari Provinsi Chung Cheong Buk-Do, Korea, yang diserahkan Mr Kim Kwan Hyun. Bantuan yang diserahkan 600 paket berisi selimut, sarung, sabun, pasta gigi, dan sikat gigi, untuk korban tanah longsor di Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara.

''Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat Banjarnegara, sekaligus bentuk kepedulian kemanusiaan dan persahabatan masyarakat Provinsi Chung Cheong Buk-Do kepada masyarakat Jateng. Kami juga siap membantu Jateng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi,'' tutur Mr Kim.

Bantuan yang diangkut sebuah truk diserahkan Mr Kim Kwan Hyun kepada Gubernur Jateng, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bakorlin Wilayah III, Tjipto Hartono, mewakili masyarakat Banjarnegara.

''Bencana itu bisa terjadi karena faktor geologi tanah. Yaitu lempengan batuannya keras tetapi tanah di atasnya gembur. Kemudian disiram hujan terus-menerus akibatnya longsor,'' ujar Gubernur, sambil menambahkan, karena itu tanah untuk relokasi harus diteliti lebih dulu oleh tim geologi.

Mardiyanto menuturkan, penelitian harus dilakukan, karena hampir semua daerah yang terkena bencana tanah longsor struktur tanahnya labil. ''Jangan sampai lokasinya menempati struktur tanah yang labil lagi. Maka, ada beberapa contoh yang diajukan, nanti saya akan tentukan pada Selasa malam.''

Menjawab pertanyaan, Gubernur menyatakan yang direlokasi ada dua macam. Yaitu yang terkena bencana dan yang kritis rawan bencana. Pemprov ikut berperan, karena provinsi punya kepentingan untuk rakyat secara utuh dan mempunyai kemampuan lintas wilayah. ''Kita pikirkan bersama, karena yang kita relokasi bukan hanya yang terkena bencana, melainkan juga yang kritis rawan bencana. Perlu penataan dan penyesuaian perda tata ruang.'' (P60-16s)