KEBUMEN - Warga miskin calon penerima subsidi langsung tunai (SLT) kompensasi bahan bakar minyak (BBM) tahap kedua di Kebumen terus bertambah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kini ada lonjakan 70.339 warga miskin.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kebumen H Mahar Mugiyono yang mendampingi Bupati Hj Rustriningsih, kemarin mengungkapkan, dari rapat koordinasi Senin lalu, BPS sedang melakukan verifikasi.

''Verifikasi baru selesai di 11 kecamatan dari 26 kecamatan se-Kebumen. Yang jelas, kini ada tambahan warga miskin di BPS sampai 70.339 orang,'' ungkap Mahar terkait dengan persiapan penyerahan SLT tersebut.

Menurutnya, dari penyerahan SLT tahap pertama, di Kebumen terdapat 115.990 warga miskin penerima kartu kompensasi BBM. Namun kemudian ada 1.075 keluarga miskin batal menerima subsidi karena tak sesuai kriteria, sehingga tinggal 114.915 orang.

Mengenai tambahan 70.000 lebih warga miskin, menurut Mahar sampai saat ini masih terus diteliti atau diverifikasi melalui kecamatan dan desa atau kelurahan. Dari 11 kecamatan yang telah diverifikasi, didapati tambahan warga miskin 10.068 keluarga.

Direncanakan

Mahar mengakui, saat ini setiap hari warga terus berdatangan ke kantor pos, BPS ataupun kantor kecamatan, menanyakan kapan pembagian subsidi tiga bulanan itu. Pihak BPS dan PT Pos merencanakan membagi pada 13 Februari mendatang. Jadwal tersebut untuk penerima bantuan sesuai data tahap pertama.

Untuk tambahan rumah tangga miskin atau daftar susulan, lanjut Mahar, diperkirakan sekitar minggu ketiga Februari. Mengingat, data tersebut harus masuk ke Pusat dan harus diproses untuk mendapat kartu kompensasi BBM.

Sementara rencana pada 13 Februari itu sesuai kesiapan PT Pos Kebumen. Mengingat, setiap tanggal 4 dan 10 di kantor pos digunakan untuk pengambilan gaji para pensiunan. ''Prinsipnya, pihak PT Pos siap menyalurkan subsidi sebatas sudah ada hasil verifikasi,'' imbuh Mahar.

Secara terpisah, Ali S Bisyir dari Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup (Peralih) meragukan tambahan data warga miskin sampai 70.000.

Di sisi lain, pihaknya masih menerima keluhan dari warga miskin di berbagai desa dan kota yang merasa tak terdata oleh petugas.

Ali mempertanyakan penentuan kriteria keluarga miskin serta mekanisme pengawasan oleh Pemkab. Sebab, selama ini terkesan pemantauan hanya dilakukan setelah bantuan dibagi. ''Mestinya, sejak pendataan sudah ada pemantauan guna mengantisipasi penyimpangan,'' tandas Ali.

Ali khawatir, dengan tambahan hingga 70.000 lebih warga miskin itu, dalam penyalurannya semakin ruwet. Sebab, pada tahap pertama masih ada kelebihan kartu tak dibagikan. Belum lagi kekecewaan warga miskin akibat pemotongan dana serta salah sasaran yang hingga sekarang belum teratasi. (B3-16d)