SEMARANG-Pemprov Jateng bersikukuh menolak operasi pasar (OP) terhadap kelangkaan beras yang berakibat harga naik hingga 40%. Harga beras kualitas sedang SNI 4 misalnya, dijual dari Rp 3.550/kg menjadi Rp 4.000-Rp 5.000/kg. Agar tak meluas, pembagian beras raskin akan dipercepat di daerah langka. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap para agen spekulan dan importer yang memanfaatkan peluang itu untuk menimbun dan melakukan impor dinilai perlu ditingkatkan.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz dan Ketua Komisi B DPRD Jateng Khafid Siratudin di tempat terpisah, Jumat (13/1). Sejumlah daerah penyaluran yang tidak boleh ditunda, yakni Banyumas, Solo, Karanganyar, dan Kota Semarang.

''Tiap awal tahun, produksi beras selalu defisit karena gagal panen. Kondisi ini memungkinkan pedagang beras yang masih punya stok melakukan penimbunan di gudang-gudang. Bila dilihat, penjualan beras ke luar provinsi juga lebih kecil dibanding beras masuk dari Jabar. Selisihnya bisa mencapai 800.000 ton,'' ujar Khafid.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, selama Januari dan Februari, beras di Jateng mengalami minus kurang lebih 116.047 ton dan 171.800 ton. Dengan demikian, surplus hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu. Pada Maret diperkirakan, produksi beras akan mencapai surplus 648.000 ton.

Wagub mengatakan, saat ini belum ada keinginan OP. Namun pemprov tidak akan menolak keinginan pemkab atau pemkot yang akan menggelar operasi. Setidaknya saat ini sudah ada Pemkab Kendal dan Pemkot Semarang yang mengajukan izin ke Gubernur Jateng untuk menggelar OP.

''Jika dilakukan operasi pasar, pemerintah harus melihat tiga faktor. Yakni norma yang telah diatur menteri, kemudian adanya prosedur yang memang diminta kepala daerah/kota, serta tingkat kebutuhan. Pemerintah juga memikirkan dampak yang ditimbulkan dari operasi pasar,'' ujar Ali Mufiz.

Menurut dia, jangan sampai setelah operasi pasar, pada bulan Februari harga beras justru anjlok. Karena saat itu persis waktunya panen beras," tukasnya. Untuk itu, imbuh dia, kita masih memikirkan dan melakukan tindakan lain. Kendati demikian dia menyatakan, kalau memang merugikan rakyat, pemerintah siap menggelar operasi pasar. Namun sementara ini, pemerintah lebih memilih mempersiapkan formula lain dibanding melakukan operasi pasar.

Menurut siklusnya, bulan Januari dinilai belum waktunya untuk pengadaan beras. Pada bulan ini, tergolong masuk musim menjelang panen. "Pemerintah paham betul kalau musim panen akan dimulai pada pertengahan Januari. Paling besar justru pada bulan Februari dan Maret," ujar dia. Memasuki bulan Februari diperkirakan stok beras akan semakin banyak.

Saat ini, Ali Mufiz mengungkapkan, ada lima kabupetan yang mengusulkan adanya operasi pasar. Di antaranya Kabupaten Karanganyar, Kudus, Rembang, Banyumas dan Wonogiri. Kelima kabupaten mengusulkan operasi pasar dengan memakai patokan persedian beras sekitar 100 ton. Mengenai usulan tersebut, Pemprov menindaklanjutinya dengan melakukan kajian dan mengirim tim untuk mengetahui kejadian sesungguhnya soal harga beras. Di Jateng, lanjutnya, pemerintah lebih mencermati terjadinya kekurangan pasokan beras. Jika ditemukan adanya harga beras di atas 25 %, pemerintah siap melakukan operasi pasar.

"Menurut harga dari Bulog, harga beras di pasaran saat ini berkisar antara Rp 3.550. Untuk bisa dilakukan operasi pasar harus ada tambahan sebesar 25 %. Kira-kira jatuhnya Rp 4.300. Kalau harga di atas itu perlu diadakan operasi pasar." (H12, fzm-33)