JAKARTA-Investor yang sudah berminat membeli Surat Utang Negara (SUN) ritel harus bersabar dulu. Pasalnya, pemerintah baru semester I-2006 akan menerbitkan surat utang eceran tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu di Jakarta kemarin. Menurut dia, da lam enam bulan itu pihaknya harus bekerja keras agar bisa terealisasi.

Pemerintah, lanjut dia, sebelumnya merencanakan akan menerbitkan SUN ritel dalam beberapa pecahan kecil pada awal tahun ini. Hanya saja terdapat masalah pembentukan harga pasar (price discovery) dan penentuan pedagang utama (primary dealer) yang menjadi ganjalan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan infrastrukturnya. ''Kami siapkan agar semester I 2006 sudah bisa terbit,'' tandasnya.

Dalam penerbitan SUN ritel ini, Depkeu saat ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bank Indonesia (BI), dan Self-Regulatory Organization (SRO), seperti Bursa Efek Surabaya (BES). Pecahan obligasi (SUN) itu nantinya ada yang Rp 5 juta, Rp 10 juta, hingga ratusan juta untuk menembus pasar menengah dan kecil.

Di tempat terpisah, Dirjen Perbendaharaan Depkeu, Mulia P Nasution menyatakan pihaknya sedang menyiapkan program pengembangan pasar SUN, menyangkut primary dealer dan price discovery. Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki primary dealer.

Sedangkan Ketua Himpunan Pedagang SUN (Himdasun) Yudhi Ismail menyatakan, pasar SUN di Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ia menegaskan, sistemnya sudah siap, dan sekarang tinggal menerapkan regulasinya.

Dirut Bursa Efek Surabaya (BES) Bastian Purnama mengatakan, yang bisa menjadi primary dealer, yang memiliki modal besar. Jika tidak ada primary dealer, tak ada yang menjadi standby buyer untuk perdagangan SUN ini.

Sesuai Tasrget

Sementara itu, Pemerintah optimistis penerbitan SUN netto pada 2006 ini akan dicapai sesuai target yang ditetapkan APBN 2006 sebesar Rp 24,8 triliun. "Rencana penerbitan SUN tahun 2006 sesuai dengan target yang ditetapkan APBN. Tahun ini kan di APBN netto ditetapkan Rp 24,8 triliun," kata Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution di Departemen Keuangan Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Menurut Mulia, target itu dapat dicapai, karena melihat kondisi pasar pada 2006. "Kondisi pasar saat ini baik dan memberikan harapan untuk dapat tercapainya target," ujarnya.

Dijelaskan, dalam pertemuan yang membahas mengenai rencana penerbitan surat utang negara, pemerintah melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sesuai dengan pasal 6 UU No.24/2005 tentang SUN dalam rangka penerbitan SUN pemerintah berkonsultasi dengan BI. "Jadi untuk mensinkronkan kebijakan fiskal dan moneter," tukasnya.

Sementara itu, mengenai penerbitan Sukuk atau obligasi syariah, Mulia menjelaskan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan infrastrukturnya, terutama dari segi legalitasnya. "Sukuk kan saat ini sedang mempersiapkan infrastrukturnya terutama dari segi legalnya, karena masih ada masalah dengan UU No. 24 dan UU Perbendaharaan," tegasnya. (bn,dtc-33)