logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 12 Januari 2006 NASIONAL
Line

Banjir Jember akibat Kejahatan Lingkungan

  • Kapolda Jatim Bentuk Tim Khusus

SURABAYA-Polda Jatim segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus banjir bandang di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Sebab, mungkin saja kasus banjir bandang yang menewaskan sekitar 79 nyawa itu bermula dari aksi kejahatan lingkungan.

Hal tersebut dikatakan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja kepada wartawan di Surabaya, Rabu (11/1). Dia menyatakan, penyelidikan di lapangan menunjukkan ada indikasi kejahatan lingkungan dan bentuk kejahatan lain, sehingga timbul banjir bandang di Jember itu. Karena itu, pembentukan tim khusus untuk meneliti, menyelidiki, dan menyidik kasus ini sangat penting.

Sejauh fakta temuan awal di lapangan menuntut pembentukan tim khusus untuk mengusut kasus banjir bandang di Jember ini, kata mantan Kapolda Sumsel ini, pembentukan tim khusus tersebut pasti dilakukan.

"Bisa saja, jika memang diperlukan," jelasnya.

Bagaimana jika ada polisi terlibat? Irjen Herman menegaskan, pihaknya pasti menindak tegas sekiranya ada anggotanya yang terlibat illegal logging di Jember.

Tentu tindakan tegas kepada polisi yang diduga terlibat praktik melawan hukum tersebut dilakukan setelah didapatkan fakta dan bukti kuat.

Menurut dia, pemberantasan illegal logging dan perjudian adalah skala prioritas kerja kepolisian sesuai dengan kebijakan Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Dengan demikian, pemberantasan illegal logging di Jatim tanpa menunggu lebih lanjut perintah petinggi Mabes Polri.

"Hal tersebut saya lakukan sesuai dengan instruksi Gubernur dan temuan Asisten Menteri Kehutanan tentang adanya illegal logging di Jember yang memakan 79 korban jiwa. Yang terpenting, saya tak hanya menindak anggota saya yang terbukti, tapi mungkin saja semua pihak yang terindikasi melakukan illegal logging," tandasnya.

Konversi Lahan

Fakta terbaru yang disampaikan Gubernur Imam Utomo menyebutkan, banjir bandang itu tak sekadar disebabkan oleh tingginya curah hujan di kawasan Pegunungan Hiang Argopura, sehingga cekungan alam di puncak pegunungan itu tak mampu menampung air hujan.

Tapi fakta lain yang baru saja terungkap adalah adanya konversi lahan hutan di kawasan pegunungan tersebut.

Ribuan hektare lahan hutan dengan tanaman berumur panjang dan banyak menyerap air kini telah dikonversi menjadi lahan perkebunan tanaman keras dengan penyerapan air sangat rendah. Misalnya, perkebunan kopi.

Perkebunan di kawasan Pegunungan Hiang Argopuro tersebut tak sekadar dikuasai perusahaan swasta, tapi ada pula milik perusahaan daerah.

Sementara itu, Deputi V Kementerian Negara Lingkungan Hidup Hutomo mengatakan, tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh kesalahan kebijakan terkait konversi lahan hutan kepada lahan pertanian dan perkebunan.

"Penyebab longsor di Banjarnegara adalah kebijakan alih fungsi lahan hutan. Ini kita sisihkan dulu dari sisi bencana alam," katanya kepada wartawan di Surabaya.

Dia menjelaskan, lahan hutan yang longsor di Banjarnegara adalah kawasan rawan bencana, tapi juga ditetapkan sebagai lahan basah. Kebijakan itu sangat kontradiktif.

Di satu sisi lahan itu rawan bencana, tapi di sisi lain diperuntukkan bagi lahan pertanian dan perkebunan.

"Kebijakan ini perlu dibenahi di masa depan. Salah satunya dengan menyusun tata ruang wilayah yang tepat," ingatnya.(G14-60t)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA