Nasional
Kamis, 12 Januari 2006 : 22.41 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendagri Konsultasikan Soal Depok pada Presiden
Jakarta, CyberNews. Tindakan Mendagri Moh. Ma’ruf mengkonsultasikan Pilkada Depok kepada Presiden menuai kritik dan pertanyaan dari berbagai pihak.

“Berlarutnya kasus Pilkada Depok makin membuktikan seolah-olah Mendagri tidak serius untuk menghormati keputusan hukum dan  dalam menciptakan pemerintahan yg legitimate  berdasarkan proses demokrasi yang  bersih,” kata Muhammad Razikun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS dalam siaran pers Tim Media Bapilu PKS, Kamis 12/01.

Dikonsultasikannya kasus Pilkada Depok yang telah jelas duduk perkaranya di mata hukum oleh Mendagri kepada Presiden dikemukakan Sekjen Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman ketika ditemui wartawan Kamis. Mendagri juga melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin guna mengkaji putusan MA untuk mendapatkan pendapat hukum.

Lebih jauh, Razikun menyatakan, tindakan konsultasi adalah suatu tindakan yang baik-baik saja. “Yang mengherankan adalah pengaburan akar masalah Pilkada Depok yang muncul dengan tindakan Mendagri yang terkesan tidak berani mengambil keputusanitu,” tegas Razikun.

“Bagiamana tidak kabur, realitas politik yang dinyatakan oleh Mendagri beberapa hari lalu juga sudah makin terlihat nyata dengan hanya tersisanya dua fraksi yang calonnya kalah di DPRD Depok yang kini masih mendukung Badrul.” paparnya

Menurut Razikun, jika mengacu pada kasus tindak kekerasan para pendukung Badrul di  kantor Depdagri hari Kamis ini juga dianggap sebagai realitas politik di Depok ala Mendagri.  Itu artinya Mendagri setuju dengan cara-cara premanisme dalam menumbuhkan demokrasi pilkada. “Itu sama saja Mendagri tengah melakukan disinformasi kepada publik terhadap proses demokrasi yang terjadi di Depok dengan mengakomodir tindakan premanisme,” paparnya.

Bagi Razikun realitas politik di Depok saat ini malah semakin jelas bagi Mendagri untuk segera melantik Nurmahmudi. Penipuan yang menimpa para Lurah dan komentar tokoh-tokoh masyarakat Depok yang kredibel seperti WS Rendra untuk segera melantik Nurmahmudi adalah realitas politik.

Juga semakin sedikitnya fraksi yang mendukung Badrul di DPRD hingga digunakan cara premanisme di Depdagri adalah realitas yang terang benderang bagi mereka yang mau menggunakan akal sehat.  “Jadi, pertimbangan realitas politik manalagi yang ditunggu pak Ma’ruf?” tanya Razikun.

Selanjutnya Razikun kembali menyarankan agar Mendagri bersikap arif dengan mengubah sikap menunggu atau mempertimbangkan realitas politik di Depok jika tak ingin mencederai Demokrasi dan Proses Pilkada di Indonesia.

“Jangan ada kesan Mendagri sedang bermain-main dengan waktu atau terintimidasi oleh sebuah tekanan politik pihak tertentu dengan ketidakjelasan tindakan yang dilakukan oleh Mendagri,” tandasnya.( habieb shaleh/Cn08 )

  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA All rights reserved. No reproduction or republication without written permission