SEMARANG - Kondisi pengungsi korban bencana tanah longsor di Gunungraja Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara masih memprihatinkan. Hal itu terpantau oleh rombongan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jateng yang terjun ke lokasi bencana untuk menyerahkan bantuan, Sabtu (7/1).

Ketua AMPG HM Iqbal Wibisono seusai penyerahan menjelaskan, kondisi pengungsi yang berjumlah 525 orang di lokasi penampungan masih memprihatinkan. Kebutuhan mereka yang sangat mendesak saat ini adalah makanan yang langsung bisa disantap atau siap saji, pakaian, dan selimut.

''Secepatnya, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Banjarnegara juga harus merelokasi warga yang selamat,'' kata Iqbal yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng ini.

Menurut dia, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran Rp 24 miliar untuk penanggulangan bencana alam di Jateng dalam APBD 2006. Anggaran sebesar itu sebagian seharusnya telah siap dikucurkan untuk merelokasi permukiman warga di tempat yang baru. ''Kalau perlu Pemprov juga meminta tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat,'' tutur Ketua Komisi E DPRD Jateng ini.

Dalam kesempatan itu, AMPG Jateng membantu 1 ton beras, 50 dus mi instan, 25 kg kue kering, dan uang tunai 1 juta.

Libatkan Bapermas

Sementara itu, Pemprov Jateng juga didesak menaikkan anggaran di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas). Badan ini dinilai penting karena merupakan ujung tombak upaya pemberdayaan masyarakat dalam beberapa sektor.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Jateng, Rukma Setya Budi, anggaran ini makin penting terutama untuk mengentaskan daerah-daerah tertinggal, daerah kumuh, dan korban bencana alam.

''Seperti sekarang, telah terjadi bencana tanah longsor di Banjarnegara. Pascabencana tentunya masyarakat membutuhkan tempat tinggal dan modal untuk memulai hidup lagi setelah tempat tinggalnya ludes disapu tanah longsor,'' kata dia.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan di Bapermas tahun ini hanya Rp 8 miliar. Untuk kepentingan yang menyentuh kebutuhan konkret di masyarakat, dinilai kurang karena tidak lebih dari Rp 3 miliar. Apalagi dari jumlah tersebut yang ditujukan untuk kepentingan riil di masyarakat tidak sebesar itu.

Desakan serupa disampaikan anggota Komisi D Riza Kurniawan. Menurut penuturan dia, Komisi D telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Bapermas Rabu (4/1) lalu. Dari pertemuan itu diketahui, anggaran untuk Bapermas cukup minim.

Dengan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor di Banjarnegara yang menimbun ratusan rumah menjadi pelajaran berharga. (G17-45v)