JAKARTA-Geger soal makanan berformalin, kini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terancam digugat dan ditarik kembali ke Departemen Kesehatan (Depkes). Di sisi lain, muncul tuntutan kepada pemerintah untuk mencari pengganti bahan pengawet formalin.

Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum terhadap Konsumen Indonesia M Ichsan menyatakan, persoalan formalin tidak lepas dari kelalaian BPOM.

"Masyarakat berhak melakukan gugatan baik secara individu maupun publik. Kita siap menampung gugatan masyarakat dan siap membantu," katanya di Jakarta kemarin.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia dr Marius Widjajarta mengatakan, karena banyak mengurusi soal regulasi, BPOM jadi melalaikan tugas utamanya, yaitu sebagai pengawas makanan.

"Energinya habis untuk ngurusi seperti itu. Harusnya kalau BPOM bekerja dengan baik, hal semacam itu tidak perlu terjadi. Kelalaian BPOM ini berdampak serius pada kesehatan masyarakat yang dapat mengancam hidup mereka," katanya.

Karena itu, Marius meminta Presiden SBY untuk mencabut kewenangan, tugas, dan fungsi BPOM. Selanjutnya mengembalikan BPOM di bawah Depkes.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, akan menyampaikan kronologis kasus tersebut kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Dia menilai, merebaknya kasus makanan berformalin akibat koordinasi BPOM sebagai lembaga pemerintah nondepartemen di bawah Departemen Kesehatan tidak berjalan baik. Kalau bisa dikembalikan lagi menjadi Direktorat Jenderal POM.

Menurutnya, BPOM telah melalaikan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan obat dan makanan sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. "Departemen Kesehatan setengah mati menyehatkan rakyat, tapi di sisi lain rakyat dibiarkan makan makanan yang berbahaya."

Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima mendesak pemerintah untuk segera merekomendasikan bahan pengawet yang aman bagi kesehatan. Hal ini penting mengingat industri-industri usaha kecil menengah (UKM) seperti tahu, mi basah, ayam potong, dan ikan basah rentan basi atau busuk jika tanpa pengawet.

"Isu formalin ini merupakan pukulan berat bagi usaha kecil menengah dan jika tidak segera dituntaskan akan berdampak buruk pada sektor riil perekonomian rakyat," katanya. (di-49t)