SM/Sigit Oediarto HASIL PANEN: Seorang petani di Banyumas mengolah gabah hasil panen. Sejumlah petani kini mengaku tidak punya persediaan gabah untuk dijual. (30m)

Untuk mengetahui apakah petani saat ini masih memiliki stok gabah atau beras, wartawan Suara Merdeka Eko Suksmantri, selama sepekan di akhir Desember 2005 memantau beberapa daerah sentra produksi padi atau daerah surplus. Daerah yang dipantau antara lain Kabupaten Cianjur, Karawang, Indramayu, dan Cirebon, (Jawa Barat) serta Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, dan Demak, (Jawa Tengah). Berikut laporannya.

TAMPAKNYA polemik tentang impor beras belum akan berakhir. Sebab meski rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) telah menyepakati terjadi defisit 25.000 ton dan ditugasinya Perum Bulog untuk menambah stok 132.000 ton, tapi Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono tetap berpandangan impor beras belum diperlukan. Bahkan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR, Suswono, bersikukuh menolak impor dengan alasan melindungi petani.

Yang menjadi pertanyaan adalah ada kepentingan apa dibalik penolakan impor beras yang dilakukan Perum Bulog? Pertanyaan ini memang perlu dikemukakan, mengingat impor beras yang dilakukan oleh 23 perusahaan swasta dan jumlahnya jauh lebih besar tidak diributkan. Apalagi sudah ada jaminan dari pemerintah, dalam hal ini Wakil Presiden dan Menko Perekonomian bahwa impor beras yang dilakukan Perum Bulog hanya untuk menambah stok dan raskin (beras untuk keluarga miskin).

Hasil pengamatan di lapangan membuktikan, petani saat ini memang tidak memiliki beras lagi. Ini terbukti sebagian besar dari mereka adalah penerima raskin. Di Kabupaten Cianjur misalnya, 57% dari 52.692 kepala keluarga (KK) penerima raskin adalah petani. Menurut Wakil Kepala Sub Divisi Regional (Waka Subdivre) Bulog Wilayah II Cianjur, HA Apip Djajadisastra, di kabupaten yang terkenal beras pulennya itu, jumlah KK miskin sesuai data tahun 2004 mencapai 146.174 KK.

Sementara itu, alokasi pagu raskin di kabupaten yang dikenal surplus pangan itu, tahun anggaran 2005 hanya 10.538,4 ton, sehingga hanya bisa meng-cover 36,05% dari KK miskin. Karena itu, tidak keliru bila Bupati Cianjur, dengan suratnya No 551.1/3232/pe meminta penambahan alokasi raskin kepada Gubernur Jawa Barat.

Hal serupa dilakukan Bupati Sukabumi, Karawang, Indramayu, dan Tasikmalaya. Bahkan Bupati Indramayu, langsung mengirim surat kepada Menko Kesra meminta penambahan alokasi raskin. Alasan yang dikemukakan adalah harga beras di daerah itu naik cukup tinggi, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal Oktober lalu. Harga beras yang tinggi itu dirasakan sangat memberatkan masyarakat miskin baik petani maupun nelayan.

Elan, misalnya, petani yang hanya memiliki lahan pertanian 0,5 hektare di desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Dia mengaku, bebannya bertambah berat dengan kenaikan harga beras. Karena itu, dia berharap program raskin dilanjutkan dan jumlahnya ditambah. Kalau sekarang dia hanya menerima 5-10 kg per bulan, hendaknya bisa dinaikan menjadi 20-25 kg per bulan.

Beratnya beban hidup akibat tingginya harga beras itu juga dirasakan petani penggarap di daerah Cianjur. Sulaiman, petani desa Cibiuh, Ciranjang, Cianjur mengatakan, "Saya tak punya lagi simpanan beras. Padi habis saya jual saat panen. Kini saya tinggal berharap bisa membeli beras dengan harga murah seperti raskin."

Apa yang dikemukakan Sulaiman itu dibenarkan oleh H Sambas, tokoh masyarakat sekaligus pedagang beras di Kabupaten Cianjur. Petani di daerah ini sebagian besar memang tak punya gabah lagi. "Petani mah tak punya beras. Kalau toh ada yang punya jumlahnya tidak banyak. Sekarang ini, membeli gabah satu kuintal saja tidak ada yang jual."

Kehabisan stok

Hal senada dikatakan H Kartawi. Pemilik penggilingan beras (PB) Sri Lungguh Desa Widasari, Jatibarang, Indramayu ini mengaku kehabisan stok. Biasanya dia mendapat pasokan gabah dari petani antara 50 ton dan 100 ton per hari. "Januari ini, gudangnya tak mungkin terisi karena daerah Indramayu belum panen. Kalaupun toh ada gabah, harganya sangat mahal," tutur dia seraya mengatakan, harga gabah kering giling (GKG) saat ini mencapai Rp 2.550/kg.

Tampaknya, ketiadaan beras ini tidak hanya dialami sebagian besar petani di Cianjur, Kawarang, Cirebon, dan Indramayu, Jawa Barat, tetapi juga diakui petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dua petani di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Saniman dan Suroto, misalnya, mengaku sudah tidak punya gabah lagi untuk dijual.

Para petani, kata Saniman, menjual gabah pada saat panen. Kalaupun sekarang mereka punya stok, itu hanya cukup untuk keperluan rumah tangga.

Pernyataan Saniman itu dibenarkan Djoko Haryoto, Kepala Sub Divre I Bulog, Semarang. Dia mengatakan, sebagian petani di Jawa Tengah memang sudah tidak memiliki gabah. Karena itu, tidak heran bila beberapa daerah di provinsi itu, seperti Kabupaten Wonogiri, Rembang, Blora, Jepara, Demak, Purbalingga, dan Tegal, minta alokasi raskin ditambah. (46v)