SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang terus menverifikasi data calon penerima subsidi langsung tunai (SLT) susulan tahap II. Saat ini BPS sudah menyelesaikan penelitian ulang di 42 kelurahan, dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Dari 74.748 keluarga susulan yang diajukan pada BPS, hanya 53.814 yang secara administratif dianggap memenuhi kriteria miskin. Selanjutnya, BPS akan melakukan penelitian lapangan. Kepala BPS Kota Semarang Wardoyo mengungkapkan, selain terhadap calon penerima SLT susulan, BPS harus melakukan verifikasi pembatalan.

Seperti diberitakan Suara Merdeka (3/1), 5.755 kartu SLT diduga salah sasaran. Indikasinya, penerima kartu diduga memiliki sepeda motor. Pihak BPS sudah meminta PT Pos Indonesia untuk menunda pembayaran kartu yang ditengarai salah.

''Jika terbukti benar-benar salah sasaran, mereka akan diberi surat pembatalan dan kartunya ditarik. Apabila warga tidak mau, BPS akan langsung meminta PT Pos Indonesia memblokir kartu tersebut,'' jelas Wardoyo.

Anggota pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri aktif, dan pensiunan PNS/TNI/Polri, lanjut dia, tidak masuk kriteria miskin. Alasannya, mereka sudah menerima gaji dari negara. Adapun pemilik kendaraan bermotor, tidak layak disebut miskin karena mampu membeli bahan bakar minyak (BBM).

''Pemilik kendaraan bermotor sudah menikmati subsidi Rp 1.000/liter bensin yang dibeli. Dengan demikian, mereka tidak berhak memperoleh subsidi langsung,'' jelas Wardoyo dalam rapat koordinasi dengan jajaran Pemkot, Selasa (3/1), di Balai Kota.

Tim Verifikasi

Untuk memperlancar kegiatan verifikasi, Wardoyo berharap Pemkot segera membentuk tim dari tingkat kota sampai kelurahan.

Tim di tingkat kota, kata dia, terdiri atas Wali Kota, BPS Kota, Polwiltabes, Kodim, Bappeda, dan Kesbanglinmas.

Di tingkat kecamatan, tim beranggotakan camat, polsek, koramil, bagian kesejahteraan sosial, pemerintahan, dan petugas lapangan KB. Adapun tingkat kecamatan, BPS ingin melibatkan lurah, babinkamtibmas, dan lembaga pemberdayaan kelurahan (LPMK).

''Agar kinerja tim lebih cepat, kami berharap segera diterbitkan surat keputusan (SK) terhadap tim verifikasi,'' pintanya.

Secara terpisah, Asisten Tata Praja Setda Kota Semarang Drs Sumargono MM berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut. Ia mengatakan, SK tim verifikasi akan ditantangani sesuai level kebutuhan. Sumargono juga berpesan agar PT Pos Indonesia mengatur jadwal supaya pembayaran dana SLT tidak menimbulkan antrean panjang.

Lebih lanjut Wardoyo mengakui, pihaknya harus bekerja ekstrakeras mengingat waktu sudah mendesak.

Selain menunda ribuan kartu SLT, BPS menarik 576 kartu yang terbukti salah sasaran. Kartu diblokir dan tidak bisa dicairkan.

Rangkaian verifikasi ulang pembatalan, direncanakan selesai 21 Januari. Adapun verifikasi SLT susulan yang semula dijadwalkan rampung 7 Januari, mundur hingga 15 Januari. Data itu akan dikirim ke Jakarta pada 23 Januari mendatang.

Menurut dia, sebelum kartu SLT dicetak, BPS akan mengumumkan calon penerima susulan ke kelurahan. Jika tak ada komplain, data baru dikirim ke Jakarta untuk dicetak. Dia berharap, SLT susulan sudah bisa dibayarkan pada Februari-Maret. (H5,H9-18m)