PEMBENAHAN infrastruktur kota merupakan hal penting yang perlu diperhatikan Pemkot. Bidang itu dinilai masih menjadi titik lemah sekaligus PR paling berat bagi Pemkot, berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap publik. Singkatnya, sampai saat ini, warga belum bisa mengakses ruang publik yang nyaman.

Pakar kebijakan publik Undip Drs Teguh Yuwono MPol Admin menilai, hingga 2005 berakhir, Pemkot masih belum mampu menyediakan ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah infrastruktur publik masih menjadi kendala bagi masyarakat. Taruh kata, persoalan rob yang belum bisa diselesaikan, banjir seperti terjadwal, dan persoalan tata kota yang kurang maksimal.

''Soal lain yang perlu lebih dibenahi pada waktu-waktu mendatang adalah layanan publik terkait dengan pendidikan. Pembenahan itu tidak hanya menyangkut anggaran yang dikucurkan, tetapi juga penajaman konsep dan pelaksanaannya,'' ungkap Teguh.

Soal-soal semacam itu, menurut Teguh, mesti menjadi prioritas bagi pasangan Wali Kota Sukawi Sutarip-Wakil Wali Kota Mahfudz Ali dalam menata pemerintahan Kota Semarang. Pemkot tak cukup hanya mengandalkan program populis yang bersifat terapi kejut semacam layanan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran gratis bagi warga miskin.

Teguh tetap memberikan penilaian positif terhadap sejumlah langkah Pemkot dalam menyediakan layanan publik yang bersifat administratif. Pengadaan KTP, KK, dan akta kelahiran gratis bagi warga miskin sebagai bagian dari Program 100 Hari Wali Kota merupakan satu langkah maju. Ke depan, program yang bersifat populis semacam itu perlu dilakukan untuk memberikan wajah humanis pada sebuah pemerintahan.

Informasi yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk dan Capil) Kota Semarang, sejak dicanangkan Agustus lalu, telah terbit 2.372 akta kelahiran gratis.

Jumlah itu mencapai 25% dari seluruh akta kelahiran selama 2005. Hingga akhir Desember, jumlah akta kelahiran yang diterbitkan tercatat 25.000 lembar.

Program lain yang perlu diapresiasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mulai diluncurkan 2 Januari lalu. Sistem yang diluncurkan untuk menggantikan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) yang berlaku sebelumnya itu, memperkenalkan nomor induk kependudukan (NIK) atau single identity number (SIN) yang berlaku seumur hidup.

''Kami tengah menyusun database yang di dalamnya setiap orang memiliki NIK berlaku seumur hidup. Dengan mengetikkan nomor itu, kita akan tahu data lengkap seseorang yang dicari,'' ujar Kepala Dispenduk dan Capil Eddy Ismojo.

Menurut dia, database yang disusun nanti akan terintegrasi pada tiga instansi, yakni Dispenduk dan Capil, Kantor Imigrasi, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ke depan, sistem database kependudukan akan dikembangkan sehingga bisa diakses instansi lain.

Layanan Kesehatan

Persoalan lain yang menjadi PR besar bagi Pemkot adalah menyiapkan konsep yang lebih komprehensif, terkait dengan penanganan masalah-masalah kesehatan. Ambil contoh, penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) beberapa waktu terakhir. Hal itu menunjukkan kinerja aparatur Pemkot yang menanganinya perlu dibenahi.

Peningkatan jumlah pasien DBD pada 2005 yang diikuti 27 korban meninggal, merupakan lampu kuning bagi penanganan kesehatan Kota Semarang. Terlebih, peningkatan jumlah pasien terjadi pada bulan-bulan terakhir 2005 dan tampaknya belum memberikan sinyal-sinyal akan berhenti pada 2006.

Pemkot dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) sebagai aparatur teknis, terlihat kurang cekatan dalam mengambil langkah.

Langkah-langkah taktis semacam penyemprotan atau pengasapan dilakukan sesudah ada korban meninggal dunia.

Pada saat yang sama, pernyataan bahwa DBD belum sampai pada status Kejadian Luar Biasa (KLB) tidak disertai dengan argumentasi kuat dan rasional sehingga memunculkan kesan Pemkot ragu-ragu. Tentu saja, semua warga Semarang tak ingin, hal semacam itu terulang pada masa-masa mendatang. (Achiar M Permana, Ninik Damiyati-18m)