GAZA - Kampanye untuk pemilu legislatif Palestina dimulai Selasa kemarin. Namun, suasana kampanye diliputi ketidakpastian. Sebab, beredar spekulasi Presiden Palestina Mahmoud Abbas bisa saja menunda pelaksanaan pemilu karena menghadapi masalah konflik dengan Israel dan militan Islam.

Pemilu akan dijadwalkan pada 25 Januari. Pemilu ini dianggap banyak kalangan sebagai satu bentuk referendum terhadap pemerintah Abbas menyusul penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza tahun lalu. Penarikan itu sempat menimbulkan harapan berakhirnya perang dan pembentukan sebuah negara Palestina.

Tetapi, kekacauan timbul di Gaza dan kebuntuan diplomatik menyangkut sikap Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan Jerusalem Timur melemahkan dukungan terhadap Fatah. Sebagai faksi yang memerintah Palestina, Fatah dituduh korupsi dan salah urus. Kelompok garis keras Islam Hamas adalah saingan paling berat Fatah.

''Ada satu krisis Palestina, dan pemilu adalah satu langkah ke depan bagi penyelesaian,'' kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhrti ketika memasang spanduk kampanye di jalan-jalan di Gaza. ''Kini kita dapat mengatakan bahwa rakyat kita berada di ambang pintu era baru, satu era perubahan nyata dan reformasi,'' kata dia.

Dengan terpecahnya Fatah antara anggota-anggota veteran dan kelompok muda, Abbas mendapat tekanan dalam faksi itu untuk menunda pemilu.

Abbas mengemukakan kemungkinan itu Senin lalu. Alasannya, pihak penguasa Israel akan melarang pemungutan suara di Jerusalem Timur, yang akan dijadikan Palestina sebagai ibu kota negaranya kelak. Israel menganeksasi kota itu dalam Perang Timur Tengah 1967.

''Kita semua sepakat Jerusalem harus ikut dalam pemilu itu,'' kata Abbas ketika mengunjungi Qatar.

Israel menyatakan seluruh kota itu adalah ibu kotanya. Polisi Israel tidak akan mengizinkan dilakukan pemungutan suara di Jerusalem Timur karena keikutsertaan Hamas. Faksi ini bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi itu.

Pemantau Eropa

Perunding senior Palestina mengatakan, ''Israel masih belum memberikan satu jawaban tegas mengenai pemilihan di Jerusalem.''

Israel mengizinkan pemilihan di Jerusalem dalam pemilihan parlemen Palestina tahun 1996, yang diboikot Hamas. Israel mengatakan semua aktivitas politik Palestina di Jerusalem Timur dilarang berdasarkan perjanjian sementara. Palestina menolak kebijakan tersebut.

Para pemantau Eropa mulai menyebar di seluruh wilayah Palestina untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Sebanyak 36 pengawas Uni Eropa akan menuju kota-kota besar di Tepi Barat dan Gaza.

Meski dibayangi ketidakpastian pelaksanaan, panitia penyelenggara pemilihan terus mendesakkan pemilihan itu. Sebanyak 726 calon sekarang telah terdaftar setelah batas waktu bagi untuk mencalonkan diri diundur melewati tengah malam ini.

Kepala pengawas EU Veronique De Keyser mengatakan, misi itu akan melakukan penilaian keamanan setiap jam. UE masih akan mengirim dua tim lagi ke Gaza. ''Perhatian utama kami adalah keselamatan dan keamanan. Saya akan pergi sendiri Rabu ini ke Gaza untuk menaksir risiko. Kami tak akan mengerahkan pemantau jika ada risiko nyata penculikan atau mereka dihalangi melakukan pekerjaan mereka,'' kata anggota parlemen Belgia itu.

Ketakutan akan penculikan di Gaza secara dramatis meningkat dalam sepekan terakhir setelah penculikan tiga anggota sebuah keluarga Inggris dan juga seorang aktivis perdamaian Italia.

Orang-orang bersenjata yang menculik warga Inggris itu secara khusus mengancam untuk menculik pengawas EU kecuali serangkaian tuntutan, termasuk jaminan pemilihan bebas di Jerusalem Timur, dipenuhi.

Warga Inggris itu diculik di kota Rafah. Sejumlah pria bersenjata Senin lalu berusaha untuk menculik dua orang asing lagi, yakni warga negara Jepang.

Dua pria bersenjata berusaha memaksa kedua warga Jepang itu menuju sebuah kendaraan tetapi mereka lari ketika polisi tiba di tempat kejadian dan menembakkan tembakan peringatan.(rtr-ant-gn-25)