JEDDAH - Mesir dan Arab Saudi, dua sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, berniat membahas krisis Suriah menyangkut kasus pembunuhan eks perdana menteri Lebanon Rafik ar-Hariri. Keinginan itu diungkapkan sehari setelah tim Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan akan mengusut presiden Suriah.

Mesir dan Arab Saudi ingin membahas cara-cara menekan Damaskus agar bersedia bekerja sama penuh dengan PBB. Tuduhan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad menguat setelah mantan wakil presiden mengatakan Assad pernah mengancam Hariri beberapa bulan sebelum pembunuhan itu.

Presiden Mesir Hosni Mubarak akan mengadakan perundingan dengan Raja Arab Saudi Abdullah di Jeddah. ''Suriah termasuk dalam agenda pembahasan,'' kata seorang pejabat Saudi.

Harian milik pemerintah Mesir Al Ahram juga memberitakan rencana perundingan itu. Menurut Al Ahram, agenda pembahasan itu meliputi arsip Suriah berkaitan dengan perubahan-perubahan situasi terbaru.

Saudi dan Mesir mengkhawatirkan sikap keras kepala Suriah. Resolusi PBB Oktober lalu mengancam akan memberlakukan saksi lebih lanjut terhadap Suriah apabila negeri itu tidak bersedia bekerja sama mengungkap kasus pembunuhan Hariri. Sanksi itu bisa ditujukan kepada perorangan ataupun kepada negeri itu secara keseluruhan.

Selain membahas soal Suriah, dua pemimpin itu juga akan membahas soal Irak, konflik Israel-Palestina dan hubungan-hubungan regional.

Berdasarkan hasil penyelidikan komisi PBB, para pejabat tinggi Suriah dan sekutu-sekutu mereka di Lebanon diduga sebagai otak serangan bom yang menewaskan Hariri dan 22 orang lainnya di Beirut 14 Februari lalu.

Pekan lalu, mantan wakil presiden Suriah Abdel-Halim Khaddam mengatakan, Assad pernah mengucapkan ''kata-kata yang sangat, sangat keras'' kepada Hariri sebelum pembunuhan itu. Komisi penyelidik PBB Senin lalu menyatakan, pihaknya telah minta untuk dapat bertemu dan memeriksa Assad serta Menteri Luar Negeri Farouq al-Shara.

Jarang Terjadi

Pernyataan Khaddam jelas-jelas makin menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Suriah.

Jarang terjadi dalam sejarah modern Arab, seorang pejabat tinggi seperti Abdel-Halim Khaddam melontarkan kecaman terhadap kepala negaranya. Mantan wakil presiden Suriah itu tidak lagi berkuasa saat ini. Dia juga tinggal di luar negeri.

Dengan demikian, dia punya keleluasaan untuk mengungkapkan pendapatnya. Khaddam telah 30 tahun bertugas di bawah kepemimpinan almarhum Presiden Hafez Assad dan pemerintahan Bashar (putra Hafez).

Dia dianggap sebagai salah satu pejabat yang paling lama berkarir di Damaskus. Karena itu, kesetiaannya pada rezim yang didomiansi Partai Baath itu tidak diragukan lagi.

Tak heran, pernyataan Khaddam mengenai ancaman Presiden Bashar Assad terhadap Rafik al-Hariri beberapa bulan sebelum mantan perdana menteri Lebanon itu dibom, telah mengejutkan banyak pihak.

Tuduhan-tuduhan Khaddam itu tentu merusak citra Suriah. Terlebih lagi, sebuah komisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tengah mengusut kasus pembunuhan Hariri tersebut.

Laporan sementara hasil pengusutan komisi PBB itu menyebutkan, Shara memberikan informasi palsu. Sebab pengakuan menurut Shara, Assad dan Hariri pernah bertemu dalam situasi bersahabat. Hal ini bertentangan dengan kesaksian beberapa orang Lebanon yang menyatakan presiden pernah mengancam Hariri.

Suriah menolak keras tuduhan bahwa pemerintahan Damaskus berperan dalam pembunuhan itu. Suriah balik menuduh, temuan komisi penyelidik PBB itu bermotifkan politik. Peristiwa pembunuhan terhadap Hariri mengundang kecaman internasional dan memaksa Damaskus menarik mundur tentaranya dari Lebanon April lalu.

Amerika Serikat menuduh Damaskus tidak berbuat banyak untuk menghentikan pejuang asing menyeberang menuju Irak dan mendukung militan Palestina serta Lebanon.(rtr-gn-25)