SEMARANG - Riska Yuliana Zahra (5) siswa TK Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat menjadi korban meninggal pertama pada 2006 akibat demam berdarah dengue (DBD). Bocah meninggal Senin (2/1) pukul 5.30, setelah menjalani perawatan di RS Bhakti Wira Tamtama.

Terkait dengan penyakit DBD yang masih merebak, F-PAN DPRD Kota Semarang mendesak agar Pemkot segera menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).

Anggota F-PAN Yearzy Ferdian mendesak agar anggaran KLB Rp 500 juta segera dicairkan. Ia mengatakan, Panitia Anggaran DPRD Kota Semarang menambah anggaran KLB yang semua hanya Rp 44 juta menjadi Rp 500 juta.

''Korban yang terus berjatuhan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera menetapkan status KLB DBD,'' ujarnya.

Desakan serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Djoko Poernomo.

Menurut dia, kualitas insektisida pembasmi nyamuk Aedes aegypti mestinya ditingkatkan. Fraksi berlambang pohon beringin ini juga mempertanyakan tindak lanjut pembagian kartu pemantau jentik.

Sementara itu, Joko Sukaryono (33) ayah Riska menjelaskan, seminggu sebelum meninggal, putrinya panas tinggi. Atas gejala itu, Joko memeriksakan Riska ke klinik yang terletak di dekat rumah, Jl Pusponjolo XII No 42 Kelurahan Salaman Mloyo. Oleh dokter klinik, dia hanya diberi obat penurun panas.

Namun ternyata obat yang diberikan dokter tidak membuat kondisi anaknya membaik. Hingga Kamis (29/12), panas tubuh gadis berwajah manis ini tak kunjung turun. Karena khawatir, akhirnya Riska dibawa ke RS Bhakti Wira Tamtama.

Di RS itu, papar Joko, Riska sempat diambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium. Dari hasil pemeriksaan, diketahui putrinya menderita DBD.

Dokter mengatakan, pembuluh darah Riska pecah. "Anak saya juga sempat mendapatkan transfusi darah 11 kantong. Akan tetapi, ternyata itu tidak menolong jiwanya,'' tutur Joko sambil menyeka air mata.

Sementara itu Tusio, Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Salaman Mloyo mengaku belum pernah ada pengasapan di wilayahnya. Saat ini, pihaknya sedang mengurus surat-surat untuk permintaan tersebut. "Namun sebelum penyemprotan, sudah jatuh korban jiwa,'' imbuhnya.

Saat mengurus surat di Kelurahan, Tusio mengaku bertemu dengan petugas Puskesmas Karangayu. Dari petugas itu diketahui bahwa untuk penyemprotan, warga harus membayar Rp 185 ribu. "Warga masih berunding berapa besar iuran yang akan dipungut,'' ungkap dia.

Wali Kota Sukawi Sutarip menyatakan prihatin terkait dengan kembali jatuh korban jiwa akibat DBD. Dia berharap, aparat Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang meningkatkan kinerja untuk mengantisipasi serangan DBD. Pada saat yang sama, masyarakat diminta lebih aktif melakukan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) untuk menangkal kemungkinan yang lebih buruk.

''Kalau tidak ada yang mau mengurusi jentik nyamuk, besar kemungkinan DBD akan kembali menyerang,'' tandas Wali Kota.

Pemkot juga telah meminta DKK untuk mengalkulasi kebutuhan dana untuk penanganan kasus DBD, termasuk fogging dan pengadaan Abate. Jika perhitungan selesai dan dari sisi anggaran memungkinkan, Pemkot akan melakukan pembelian Abate dalam jumlah besar untuk antisipasi peningkatan kasus pada masa-masa mendatang. (lin,H9,H5-44m)