KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) dan penerapan layanan Daya Max Plus oleh PLN, diakui atau tidak, turut menentukan laju pertumbuhan ekonomi pada 2006. Tak terkecuali Kota Semarang, pukulan itu harus ditangkis dengan serangkaian cara jitu agar investor tetap tertarik berinvestasi di Kota ATLAS.

Hingga awal tahun ini, investor masih menunggu kejutan baru Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset (BKPM PB dan A). Sejak program desk 100 hari diluncurkan, Juni lalu, institusi ini menawarkan semacam oase kepada pengusaha.

Agenda terbesar yang hendak dilaksanakan adalah menyusun model pelayanan satu pintu atau dikenal sebagai "One Stop Service" (OSS) bagi izin investasi.

''Pemkot ingin model layanan satu pintu itu dirumuskan bersama, karena yang tahu persis kebutuhan investasi adalah pengusaha itu sendiri. Tetapi sayang, hingga enam bulan masa kerja desk program 100 hari, tak ada masukan yang cukup signifikan,'' ujar Wali Kota Sukawi Sutarip.

Setidaknya, menurut Kabid Perizinan Penanaman Modal Drs Sapto Adi S MM, ada tiga model OSS yang hendak ditawarkan kepada investor. Alternatif pertama, kata dia, mekanisme OSS dilakukan dengan cara meningkatkan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selama ini masih memberikan pelayanan satu atap, belum satu pintu. Peningkatan status ini mensyaratkan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang harus disetujui DPRD Kota Semarang.

Alternatif kedua, Pemkot membentuk badan atau dinas khusus yang menangani proses perizinan dalam satu pintu. Pembentukan dinas atau badan juga membutuhkan payung hukum perda.

''Adapun alternatif ketiga, proses perizinan dilakukan dalam unit pelaksana di bawah BKPM PB dan A. Pilihan ini tidak membutuhkan payung perda, cukup SK Wali Kota,'' terang Sapto, seusai bertemu pengusaha, dalam rangka penyusunan Buku Potensi dan Peluang Investasi di Kota Semarang, baru-baru ini.

Kemudahan

Lompatan model perizinan ini diharapkan memberi kemudahan bagi investor, yang berujung pada optimisme di bidang investasi. Kemudahan itu penting lantaran potensi wisata Kota Semarang diyakini masih cukup dilirik investor.

Meski diakui Semarang tak punya potensi wisata alam, masih ada yang lain, yakni berupa wisata budaya dan bisnis. Biro perjalanan wisata, misalnya, dapat mengarahkan wisatawan agar tinggal lebih lama di Semarang. Efek domino yang diharapkan, pengusaha hotel, ritel, dan tempat wisata bisnis dapat menangguk untung dari kantong wisatawan.

''Perusahaan jamu atau tempat jajan klangenan bisa jadi magnet. Itu yang akan kita jual,'' ujar Sapto bersemangat.

Untuk menangkap peluang investasi, Pemkot menyiapkan sarana dan prasarana. Jaringan jalan sepanjang 2.762,371 Km menjadi akses penting perdagangan dan jasa. Di samping itu, ada sembilan kawasan industri yang sudah terisi sekitar 40%. Energi listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 750 MW serta 189.249 sambungan telepon memberi gambaran prasarana dasar ada di jantung ibu kota Provinsi Jateng ini.

Wisatawan yang hendak berkunjung atau berbisnis juga tak perlu khawatir soal penginapan sebab ada 30 hotel berbintang, serta 60-an penginapan kelas melati.

Sapto berharap, dagangan wisata itu cukup laku di tahun 2006. Wajar jika dia ketar-ketir, karena investasi di bidang wisata tak semanis tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman di tahun 2004-2005 menunjukkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung stagnan. Bahkan pada 2004, Penanaman Modal Asing (PMA) agak berkurang.

Bahkan sejak terbentuk hingga sekatang, BKPM PB dan A belum pernah menerbitkan izin PMA karena hal itu menjadi wewenang pemerintah pusat. Instansi di daerah hanya berwenang memfasilitasi izin operasional seperti izin lokasi, keterangan rencana kota (KRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan (HO). Tak heran jika pada semester kedua tahun ini, Sapto berharap iklim ekonomi berubah cerah. (Ninik Damiyati, Achiar M Permana-44)