BAGDAD - Menteri Perminyakan Irak Ibrahim Bahr al-Uloum mengajukan pengunduran diri ketika ekspor minyak Irak merosot ke tingkat terendah sejak pertengahan 2003.

Namun Uloum mengatakan Senin kemarin bahwa pengunduran dirinya itu merupakan protes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 19 Desember lalu.

Pemerintah Irak menaikkan harga bensin dan solar sampai 200 persen dua pekan lalu. Keputusan itu membuat marah warga Irak, yang terbiasa membeli BBM bersubsidi besar.

Ratusan orang menggelar protes dengan membakar ban di tengah jalan. Empat pengunjuk rasa tewas ditembak polisi ketika aksi demo berubah menjadi kerusuhan.

Uloum dipaksa mengambil cuti tak lama setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Kemudian, posisinya sebagai menteri perminyakan digantikan oleh Wakil PM Irak Ahmad Chalabi.

Chalabi merupakan kepala Dewan Perminyakan (jabatan setingkat menteri). Dia juga sangat berpengaruh dalam kebijakan ekonomi serta perdagangan Irak.

Mengomentari pengunduran diri Uloum, Shamkhi Faraj (direktur Ekonomi dan Pemasaran Minyak) mengatakan keputusan pengunduran diri itu tidak akan berpengaruh banyak. Sebab, pemerintahan itu akan berubah setelah pemilu legislatif 15 Desember.

''Pemerintahan ini bersifat sementara. Dia tidak dapat membuat keputusan penting apa pun, meskipun dia tidak mengundurkan diri. Tugasnya hanya menunggu menteri perminyakan baru memegang jabatannya. Karena itu, dampak pengunduran diri tersebut sangat kecil,'' kata dia.

Perubahan di jajaran puncak Kementerian Perminyakan itu terjadi setelah sektor BBM mengalami kekacauan selama sebulan terakhir. Pemerintah menutup kilang penyulingan utama di Baiji, Irak utara, lantaran banyak ancaman keamanan.

Selain itu, cuaca buruk juga membuat ekspor minyak dari pelabuhan-pelabuhan di Irak selatan tertunda.Faraj mengatakan, faktor-faktor itu membuat ekspor minyak Irak merosot sampai ke tingkat terendah sejak pertengahan 2003 lalu. Uloum mengatakan dia menentang kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM seharusnya diberlakukan secara bertahap. Pengurangan subsidi minyak itu merupakan desakan Dana Moneter Internasional (IMF).(rtr-ben-25)