JAKARTA-Setelah berbagai pertimbangan, pemerintah memutuskan segera mengganti Dirut Pertamina Widya Purnama yang pelaksanaannya kemungkinan pada Januari 2006 ini.

''Pergantian ini dilakukan bukan karena anda bertanya, tetapi karena sistemnya (mekanisme-red) bekerja," kata Menteri Negara (Meneg) BUMN Sugiharto dalam temu pers dengan pimpinan media massa di Jakarta, Jumat malam.

Dia mengatakan, selama ini melakukan pendalaman aspek hukum mengenai rencana memutuskan pergantian pucuk pimpinan Pertamina itu.

Apalagi pengalaman sebelumnya, pergantian dirut BUMN yang dilakukan antarwaktu bisa digugat melalui PTUN. Misalnya dalam kasus Jasindo dan Jamsostek.

Bahkan menurut dia, dalam kasus penggantian pimpinan Jasindo, pemerintah dikalahkan.

Selain itu, lanjutnya pemerintah juga tidak ingin mengalami disorientasi untuk memutuskan pergantian pimpinan Pertamina di tengah munculnya isu-isu besar, seperti bencana tsunami, kenaikan BBM dan reshuffle kabinet.

Setelah ingar-bingar peristiwa itu berlalu, kata Sugiharto, saat ini sudah tepat waktunya melaksanakan pergantian pimpinan Pertamina tersebut.

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada akhir November menyimpulkan, Komisi VI DPR-RI secara tegas mengusulkan kepada Meneg BUMN Sugiharto agar memberi sanksi dengan mencopot Dirut PT Pertamina Widya Purnama, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas, dan melecehkan parlemen.

Sehubungan dengan itu, dilaporkan Komisi VII DPR RI (bidang energi dan mineral) mendukung desakan pergantian Direksi Pertamina yang disampaikan Komisi VI DPR RI (bidang perdagangan dan investasi) kepada Menneg BUMN, karena kinerja Pertamina dinilai kurang menggembirakan.(ant-33)