KLATEN- Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pengurus Anak Cabang (FKSPC) PPP menilai Muscab ke-5 PPP cacat hukum. Mereka juga meminta DPW PPP Jateng tidak merekomendasikan hasil muscab yang digelar Sabtu (24/12) lalu.

''Kondisi ini tak boleh dibiarkan, kalau mau PPP maju dan disenangi rakyat,'' ujar Koordinator FKSPAC, Mukhlis Mursidi.

Menurutnya, muscab digelar tanpa mengindahkan AD/ART. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan peserta untuk mengkritisi Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengurus diabaikan. Hanya pertanyaan yang mendukung status quo yang mendapat kesempatan dijawab. Bahkan, ada upaya untuk menggiring peserta melakukan voting atas LPj dimaksud.

Disinggung tentang dugaan politik uang, Mukhlis membenarkan. ''Dari beberapa peserta, kami memperoleh pengakuan bahwa mereka mendapat imbalan sejumlah uang untuk menerima LPj dan memilih calon yang disodorkan. Malah, sejumlah nama yang direkomendasikan masuk jajaran pengurus memilih mengundurkan diri karena kecewa.''

Langkah antidemokrasi, ungkap dia, hanya akan membuat PPP terpuruk. ''Contoh nyata adalah dalam pemilu lalu, perolehan suara merosot tajam. Mengapa? Pemilih sekarang sudah pintar untuk memilih partai mana yang pro kepentingan rakyat. mereka tentu tidak akan memilih partai yang tidak mau mengembangkan demokrasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.''

Dihubungi terpisah, ketua terpilih muscab, Tontowi Jauhari membantah pelaksanaan muscab cacat hukum. menurutnya, agenda tertinggi DPC telah sesuai dengan AD/ART serta petunjuk dari DPW. DPW bersikap serius dengan pelaksanaan pesta demokrasi intern PPP ini. Terbukti, utusan pengurus di tingkat Provinsi Jawa Tengah mengawasi secara langsung dan mendampingi hingga acara tuntas.

''Tak ada yang perlu dipersoalkan, semua telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan koridor aturan yang ada,'' ujarnya.

LPj kepengurusan periode 2000-2005, imbuh Tontowi, yang juga menjabat anggota DPRD ini, diterima forum muscab melalui mekanisme voting. Meskipun demikian, pihaknya mengaku tidak terusik dengan penolakan dirinya oleh sebagian pengurus PAC. Justru sebaliknya, perbedaan pendapat merupakan rahmat yang harus dihargai.

''Mangga saja kalau mereka berbeda pendapat, silakan. Yang jelas semua sudah berjalan sesuai dengan aturan. Semua hasil muscab akan dipertimbangkan secara matang oleh DPW, sebelum mereka memberikan rekomendasi. Jadi, ditunggu saja.'' (G10-16s)