CAGUB Golkar, terlalu dini atau modern? Itulah pertanyaan sekaligus judul tulisan Teguh Yuwono, menanggapi deklarasi lintas Fraksi Partai Golkar yang mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar, Bambang Sadono (BS), dengan sangat dini menjadi calon gubernur Jateng 2008-2013. (Suara Merdeka, 20/12/ 05).

Terlepas dari terlalu dini atau modern, menurut hemat saya, Golkar cerdik. BS cerdik. Pengurus partai dan anggota lintas fraksi, juga cerdik. Cerdik lebih dari cerdas.

Fakta, hasil pilkada 17 kabupaten/kota di Jateng tahun 2006, harus disikapi tidak saja sekadar cerdas, tetapi juga cerdik, bagi siapa saja yang akan ambil bagian pada pilkada gubernur mendatang.

Tidak ada istilah tabu. Apalagi Gubernur Mardiyanto telah menyatakan legawa dan merasa cukup dua periode menjabat gubernur, disamping peraturan perundang-undangan sudah tidak memungkinkan.

Hasil dari 17 kabupaten/kota yang sudah menyelenggarakan pilkada, PDI-P masih mendominasi calon kepala daerah. Dari 17 kabupaten/kota, PDI-P memenangkan tujuh, masing-masing di Kebumen, Kendal, Wonogiri, Purbalingga, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Sukoharjo. Golkar unggul di lima kabupaten/kota, masing-masing Purworejo, Kota Pekalongan, Blora, Boyolali, dan Klaten. Sisanya, lima kabupaten/kota dimenang-kan oleh Kota Semarang (PAN, PKB, PKS), Wonosobo (PKB), Kab Semarang (PKB), Rembang (PKB), dan Pemalang (PPP).

Dominasi PDI-P masih nampak, kendati cenderung menurun dilihat dari perolehan suara dalam Pemilu 2004.

PDI-P pada Pemilu 2004 memperoleh suara 5.262.794 (29,82%) dari jumlah suara sah 17.644.333, Golkar 2.846.971 (16.13%), PKB 2.595.263 (14,71%), PPP 1.597.971 (7,57%), PAN 1.336.477 (7,57%), Partai Demokrat 1.139.304 (6,45%), dan PKS 858.283 (4,86%).

Tren PDI-P cenderung menurun bisa dilihat dari hasil pilkada di beberapa tempat ternyata tidak signifikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2004.

Di Wonosobo, PDI-P mencalonkan Trimawan yang masih aktif sebagai bupati kalah oleh calon dari PKB, Choliq, yang masih aktif sebagai wakil bupati karena didukung oleh pemilih fanatik. Konstituen PDI-P tidak konstan antara Pemilu 2004 dengan pilkada, yang mengakibatkan salah satu faktor Trimawan dipecundangi oleh wakilnya sendiri. Kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah.

Dari hasil pilkada di 17 kabupaten/kota tersebut, faktor dikenal menjadi variabel penentu. Artinya, sepuluh kepala daerah yang mencalonkan kembali keluar sebagai pemenang, adalah Kebumen, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Purbalingga, Wonogiri, Blora, Kota Semarang, Kab Semarang, dan Pemalang.

Ada dua kandidat wakil kepala daerah juga memenangkan, bahkan mengungguli kepala daerahnya, yaitu Purworejo dan Wonosobo. Dengan demikian, 12 pemenang pilkada dari 17, faktor dikenal menjadi salah satu penentu kemenangan.

Belajar dari faktor dikenal, langkah yang diambil oleh Partai Golkar merupakan langkah yang taktis dan strategis. Dengan mendeklarasikan lebih awal Partai Golkar yang direpresentasikan DPD Jawa Tengah lewat ketuanya, BS, baik langsung atau tidak menaikkan nilai tawar pada pesta pilkada tahun 2008. Sekaligus sebagai sosialisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, partai lain, tidak ada salahnya mendeklarasikan bakal calon yang akan diusung oleh partainya sejak dini.

Langkah dini yang ditempuh Partai Golkar juga langkah awal kemungkinan tercapainya kepala daerah yang ideal. Kepala daerah yang ideal adalah, dengan kriteria memperoleh legitimasi (sah secara politik), akseptabel (bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat), kredibel (terpercaya), kapabel (berkapasitas) dan kompeten (memiliki karakteristik yang muncul dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku).

Hal ini penting, mengingat pilkada langsung otomatis hanya menghasilkan kepala daerah yang legitimate dan akseptabel.

Sedangkan kredibel, kapabel dan kompeten sangat tergantung dari figur calon terpilih. Untuk itulah sangat menguntungkan apabila deklarasi secara dini, memancing publik untuk mengkritisi siapa ''jago'' yang dielus-elus.

Dengan demikian, calon yang akan diusung benar-benar dipersiapkan dan mempersiapkan diri. Karena rentang waktu yang relatif lama, secara tidak langsung sepanjang itu sepertinya sedang melakukan uji publik pada aspek kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi.

Melihat hasil Pemilu 2004 dan pilkada 17 kabupaten/kota, posisi BS masih belum aman. Artinya, variabel dikenal belum bisa dikategorikan sebagai kekuatan BS. Apalagi semangat pilkada sama dengan pemilu yaitu one man one vote. Seorang dari kalangan bawah yang berdomisili di pucuk gunung, nilainya sama dengan seorang yang berdomisili di kota. Pada posisi inilah perlunya Golkar berkolaborasi dengan pihak eksternal.

Pihak eksternal bisa institusi parpol, bisa pula perorangan yang dikategorikan figur independen.

Artinya, tokoh semacam ini bernilai jual tinggi bukan karena ikut kendaraan partai semata, melainkan memang memiliki kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi.

Sebagaimana tokoh-tokoh yang diprediksi mampu menjadi kompetitor oleh Teguh Yuwono, rasa-rasanya Budi Santoso (BS) anggota DPD asal Jawa Tengah merupakan alternatif pilihan yang bisa diajak kolaborasi. Kenapa musti BS?

BS memiliki kekuatan secara politis, ekonomi, relasi dan dikenal luas masyarakat. Perolehan suara ketika mengikuti Pemilu 2004 sebagai calon anggota DPD menduduki peringkat kedua sebanyak (1.043.376) suara di bawah Nafisah (1.767.178) di atas Sudharto (1.007.669), dan Chalwani (881.050).

Ketiga rekan anggota DPD bisa dijadikan tim sukses karena memang mereka memiliki pemilih yang potensial. Bambang Sadono bisa merapat ke Budi Santoso. Yang tua menjadi calon gubernur, yang muda menjadi calon wakil gubernur. Baru, nanti periode 2013-2018 giliran yang muda menjadi calon gubernur. (11)

- Drs. Pudjo Rahayu Rizan, MSi, dosen STIE Anindyaguna Semarang, lulusan Magister Administrasi Publik Undip.