WASHINGTON - Koalisi militer pimpinan AS di Irak menciut. Pasalnya, dua negara mengakhiri penarikan tentara mereka dari negeri itu bulan ini sementara empat negara lagi mengumumkan rencana untuk menarik ratusan prajurit lagi. Demikian laporan USA Today Jumat kemarin.

Pasukan koalisi non-Amerika di Irak sekarang berjumlah kurang dari 23.000 dari 24 negara, turun sebanyak 50.000 dari 38 negara pada 2003.

Amerika Serikat juga akan mengurangi jumlah tentaranya di Irak, dengan rencana untuk menempatkan 130.000 prajurit di sana sampai musim semi 2006 dan bukan 138.000 prajurit yang telah ditempatkan di negeri itu selama hampir sepanjang 2005.

Negara-negara yang menarik atau mengurangui tentaranya meliputi Ukraina dan Bulgaria. Kedua negara tersebut menarik personel terakhir mereka Selasa lalu.

Belanda, Polandia, Korea Selatan dan Italia telah mengurangi atau berencana mengurangi tentara mereka.

''Penarikan tentara itu memperlihatkan dukungan internasional bagi perang di Irak terkikis, demikian pula dengan dukungan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri,'' kata ahli militer AS Michael O'Hanlon dari Brookings Institution, sebagaimana dikutip oleh USA Today.

Dia mengatakan, semua negara yang menarik tentara menghadapi penentangan kuat dari rakyat mereka terhadap perang tersebut.

Jumlah tentara koalisi yang dikurangi tak terlihat aktif dalam pertempuran dan kebanyakan bekerja dalam proyek kemanusiaan, menyediakan dukungan bagi satuan lain atau membantu melatih pasukan Irak.

Sebanyak 8.000 prajurit Inggris di Irak selatan adalah pasukan asing terbesar non-AS di negeri itu.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengunjungi mereka bulan ini dan mengisyaratkan dia mungkin akan mulai memulangkan tentara Inggris pada 2006. Namun, dia tidak menyebutkan tanggal atau batas waktu yang pasti.

Tantangan Besar

Sebelumnya, juru bicara Pentagon mengatakan pemerintah Irak menghadapi tantangan besar dalam pembentukan pemerintah baru nasional meski mereka akhirnya akan dapat mengatasi semua kesulitan ini.

''Salah satu tantangan besar yang dihadapi rakyat Irak ialah pembentukan pemerintah yang mencerminkan dan menghormati pandangan semua rakyat Irak, dan melakukannya dengan cara bahwa semua rakyat Irak dapat merasa terlibat dalam proses politik tersebut,'' kata jurubicara Pentagon Bryan Whitman.

Dia menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh media AS mengenai perbedaan pendapat yang diduga muncul di kalangan anggota faksi Kurdi, Syiah dan Suni di Irak setelah pemilihan umum 15 Desember.

''Semua faksi - Suni, Kurdi dan Syiah - telah saling berbicara satu sama lain,'' kata Whitman. ''Dan mereka menyelesaikan perbedaan pendapat melalui proses politik dan bukan melalui kekerasan.''

''Tak seorang pun pernah menyatakan ini akan menjadi sesuatu yang mudah,'' kata Whitman. ''Tetapi, orang hanya harus meluangkan beberapa jam di Irak untuk benar-benar memahami dedikasi, dan betapa berkomitmennya rakyat Irak untuk membuat semua ini berhasil,'' katanya.

Pada 15 Desember, rakyat Irak memberi suara untuk memilih anggota baru yang akan duduk di Majelis Nasional negeri itu. Majelis Nasional akan memiliki 275 anggota dengan masa tugas empat tahun.

Kertas suara masih dihitung, tetapi banyak pihak mengakui para calon dukungan Syiah tampaknya akan menjadi kelompok mayoritas di parlemen baru tersebut. Sebanyak 60 persen warga Irak adalah pemeluk Syiah, sementara suku Kurdi dan kaum Suni masing-masing berjumlah 20 persen.(ant-25)