BANJARNEGARA - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD meminta Bupati menjelaskan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD tahun 2004 ke masyarakat. Permintaan itu terungkap dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2006, Kamis (29/12).

Dalam pandangan umum yang dibacakan Bambang Prawoto, fraksi itu menganggap hal tersebut penting karena berkait dengan pertanyaan masyarakat saat penjaringan aspirasi di DPRD, Senin (26/12). Fraksi itu berharap penjelasan tersebut membuat masyarakat memahami kondisi sebenarnya.

Fraksi itu juga menilai RAPBD 2006 mencerminkan ketergantungan sangat tinggi pada subsidi pemerintah pusat. Hal itu terlihat dari rencana kenaikan pendapatan tahun anggaran 2006 40,3% atau Rp 148.202.768.593. Rencana pendapatan tahun anggaran 2006 sendiri Rp 513.838.681.579.

Mereka menyayangkan sebagian besar kenaikan itu dari dana perimbangan Rp 161.298. 806. 157 atau naik 50,10%. Pendapatan asli daerah naik 1,11% atau Rp 335.962.436 yang ditopang dari retribusi dan pajak. Fraksi tersebut menganggap hal itu bukan kenaikan. Sebab, belanja naik sangat besar sehingga PADS belum berdaya membiayai pembangunan.

Nota Kesepahaman

Mereka menegaskan pelayanan publik harus ditingkatkan sebagai wujud apresiasi terhadap pajak dan retribusi masyarakat. Hendaknya pelayanan publik didasari prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sapto Budiyono menyatakan dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi soal temuan BPK.

Jika dalam temuan itu ada indikasi penyimpangan dana APBD, dia akan segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''Kami sudah mengadakan nota kesepahaman dengan KPK untuk memberantas korupsi.'' (mos-53)