BANJARNEGARA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengharapkan kemudahan dalam permohonan kredit modal usaha ke bank. Sebab, selama ini petani kecil yang tak mempunyai lahan atau harta sebagai agunan kesulitan memperoleh kredit bank.

''Saat mulai masa tanam petani kerap kesulitan modal. Tak jarang mereka bingung karena tak ada bibit. Saat bibit ada, mereka bingung mendapatkan modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan,'' kata Ketua HKTI Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo dalam Rapat Kerja Kabupaten HKTI di aula Kantor Setda, kemarin.

Dia berharap perbankan proaktif memberdayakan petani melalui pemberian kredit lunak. Perbankan juga perlu mengupayakan mekanisme yang mudah dan cepat agar petani dapat mengakses pelayanan kredit itu.

''Selama ini petani hanya jadi objek kebijakan yang tak jarang merugikan mereka. Sudah saatnya petani didudukkan sebagai subjek dalam pengambilan kebijakan yang berkait dengan nasib mereka,'' katanya.

Ketua Dewan Pimpinan HKTI Jawa Tengah Gatot Aji Sutopo menyatakan untuk memperkuat basis pertanian, pemerintah perlu memperhatikan secara penuh sektor pertanian. Sebab, negara-negara industri besar di dunia pun tetap mendukung dan menyubsidi petani.

Dia menyatakan semestinya pemerintah menerapkan hal itu karena pertanian masih jadi sandaran hidup utama warga negara ini. ''Impor beras justru kontraproduktif.''

Sementara itu, Micro Banking Cluster (MBC) Bank Mandiri Purwokerto, Mendrif, yang hadir sebagai narasumber mengemukakan telah menawarkan kredit dengan pola kemitraan. Ada pula kredit usaha mikro untuk semua pemilik usaha kecil dan usaha rumah tangga baik perusahaan, kelompok usaha, maupun perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan.

Dia mengharapkan kredit itu membantu petani. Sebab, bunganya bersaing, proses mudah dan cepat, serta berjangka waktu 36 bulan.

Sementara itu, kalangan petani dan buruh tani di Cilacap berharap pemerintah bisa menjaga kestabilan harga gabah agar tetap tinggi di tingkat petani.

Namun pemerintah juga harus menjaga harga beras di pasaran tetap terjangkau masyarakat, terutama buruh dan buruh tani. Sebab selain produsen, petani dan buruh tani juga konsumen beras.

Perlindungan

Aktivis LSM Protanikita, Bonang, menyatakan petani menginginkan harga gabah tetap tinggi. Jika harga gabah tinggi, pendapatan mereka meningkat. Sekarang harga pembelian partai besar di penggilingan harga beras kelas medium antara Rp 3.500 dan Rp 3.600/kg.

Bila ada peningkatan pendapatan, petani bisa menutup biaya produksi dan memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Karena banyak petani cuma buruh, tanpa memiliki lahan, pemerintah perlu mengupayakan harga beras terjangkau masyarakat.

Karena itu pemerintah dan wakil rakyat sebaiknya membuat kebijakan yang berpihak ke petani dan buruh tani. Tidak justru membuat kebijakan yang merugikan petani, seperti mengimpor beras.

''Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, terutama sejak kenaikan harga bahan bakar minyak yang disusul kenaikan harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat menurun." (mos,ag-53)