BATANG - Forum Komunikasi Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Kabupaten Batang (FKKB) menolak pembentukan tim verivikasi subsidi langsung tunai (SLT) tingkat desa untuk pendataan penduduk miskin. Pertimbangannya, desa selama ini tidak dilibatkan, semuanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bahkan, beberapa kades/kepala kelurahan justru menjadi sasaran amuk massa karena mereka tidak mendapat SLT. ''Korban SLT sudah banyak mulai dari kades ke bawah sampai RT. Tidak hanya sasaran fisik tapi juga ada yang rumahnya rusak. Desa tidak tahu apa-apa tapi justru menjadi korban, '' ungkap Ketua FKKB H Mu'afi didampingi Sekretaris Drs Amat Romli.

Menurut keterangan dia, FKKB mengambil keputusan untuk menolak pembentukan tim verifikasi tingkat desa karena banyak yang tidak mengenal kriteria penduduk miskin yang mendapatkan SLT.

Di samping itu, kebijakan pemberian bantuan itu banyak kelemahannya, seperti tidak ada sosialisasi SLT.

''Kami menyayangkan pemberian SLT yang sebenarnya bagus tetapi pada kenyataannya justru tidak populis. Justru yang populer adalah dampak negatif, seperti perusakan dan intimidasi, '' papar H Mu'afi yang juga Kades Kalisalak, Kecamatan Limpung itu.

Sekretaris FKKB mengemukakan, keputusan forum itu diambil dari masukan Kades Subah yang memaparkan permasalahan saat pelaksanaan SLT yang berawal dari pembagian kartu yang sudah menimbulkan keributan.

''Karena itu berdasarkan musyawarah FKKB, Sabtu (24/12), di Kalisalak kami meminta semua kades se-Kabupaten Batang menolak pembentukan tim verifikasi tingkat desa,'' ujar Amat Romli yang juga Kades Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal.

Kades Subah Tri Waluyojati yang dihubungi melalui telepon membenarkan adanya penolakan pembentukan tim di desanya. Keputusan itu diambil pada saat rapat verifikasi pada Jumat (23/12) di balai desa setempat.

''Rapat diikuti para ketua RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, BPD, di samping aparat desa termasuk juga petugas pencacah dari BPS. Selain itu, juga dihadiri Kasi Kesos Kecamatan Subah dan Danramil,'' papar dia.

Menurut keterangan dia, usulan rumah tangga miskin untuk mendapatkan sLT sebanyak 445 keluarga. Namun, berdasarkan hasil verifikasi hanya ada 80 keluarga yang memenuhi kriteria.

Njomplang

''La ini kan njomplang sekali. Ini jelas akan menimbulkan kecemburuan. Kalau sudah ribut-ribut, desa harus turun tangan. Karena itu, hasil rapat menolak pembentukan tim verifikasi tingkat desa.''

Menurut keterangan dia, hasil keputusan di desanya itu kemudian disampaikan ke musyawarah FKKB. Ternyata, kejadian selama pembagian SLT juga juga dialami desa-desa lain.

''Ternyata teman-teman di FKKB juga senasib. Bahkan, akhirnya menjadi keputusan Pemkab,'' ujar Tri Waluyojati.

Kepala BPS Kabupaten Batang Mujiyono SH yang dihubungi melalui pesawat handphone di sela-sela mengikuti rapat di Semarang menekankan, tidak ada masalah jika ada desa yang menolak pembentukan tim verifikasi.

''Itu hak desa. Justru dengan penolakan itu akan meringankan BPS karena hanya mendata warga miskin yang akan mendapatkan bantuan.'' (ar-52j)