JAKARTA - Dalam peringatan satu tahun bencana tsunami, pemerintah akan mengutamakan pembangunan permukiman berbasis lingkungan bagi masyarakat Aceh. Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di Jakarta, Senin (26/12).

Menurutnya, pembangunan permukiman berbasis lingkungan akan diutamakan dan terus dikembangkan, setelah setahun tsunami melanda daerah di ujung barat Indonesia. ''Untuk memantapkan hal tersebut, perlu landasan hukum kepemilikan tanah warga. Percepatan pertumbuhan ekonomi harus didorong,'' ungkapnya.

Meski demikian, pembangunan kembali permukiman yang terkena dampak di Aceh, harus merupakan bagian dari rencana detail tata ruang wilayah. Di satu sisi, masyarakat yang terkena bencana tidak mungkin dibiarkan menganggur tanpa aktivitas produktif dan penghasilan tiap bulan.

Untuk mencapai kondisi itu, lanjutnya, diperlukan upaya strategis terutama dalam pemantapan pelembagaan lingkungan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. ''Karena itu, kami akan menyebarluaskan gagasan dan model eco village atau eco settlement untuk menjamin penataan kawasan dilakukan melalui pertimbangan rasional, menurut kaidah-kaidah lingkungan,'' ujarnya.

Sejauh ini, Kementrian Lingkungan Hidup menemukan berbagai kendala untuk mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan tersebut. Kendala berupa kesenjangan antara penyusunan kebijakan di tingkat makro dan dorongan percepatan pelaksanaan rehabilitasi serta pemulihan di tingkat mikro. Kendala berikutnya keterbatasan data dan informasi yang menyebabkan kesesuaian alokasi ruang, sangat jauh dari harapan.

Demo Pemekaran

Sementara itu, masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta melakukan aksi demonstrasi menuntut pemekaran di wilayah Aceh.

Demonstrasi yang digelar oleh Komite Aksi Percepatan Rekonstruksi Aceh (KP ALA) ini mendesak kepada pemerintah agar Provinsi NAD dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Aceh Leueser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).

Menurut Koordinator aksi Rahmat Salam, pemerintah jangan kelewat banyak membuat rencana atau proyek tanpa realisasi. ''Aceh sebaiknya dimekarkan saja menjadi tiga provinsi supaya pelayanan pemda menjadi meningkat,'' katanya.

Selain itu, pihaknya menilai kerja LSM di Aceh masih banyak yang tidak nyata dan cenderung mendramatisasi Aceh. ''Kami meminta supaya dilakukan audit terhadap Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias. Pemerintah juga harus menyelamatkan pendidikan anak-anak Aceh yang masih terbengkalai.''

Sekitar 200 orang berpartisipasi di dalam aksi demonstrasi tersebut. Mereka menggelar aksi di Bundaran HI, kemudian berjalan menuju Istana Merdeka. Selain menuntut pemekaran wilayah di Aceh, para demonstran ini juga mengkritik pemerintah dalam menangani bencana tsunami di antaranya masih banyak anak sekolah korban tsunami yang tidak terurus.(aih-49v,48m)