SEMARANG - Persoalan hubungan antaragama di Indonesia merupakan salah satu agenda yang mendesak dituntaskan, di luar isu terorisme. Kalau tidak diselesaikan, persoalan sensitif itu berpotensi menimbulkan salah pengertian, yang pada gilirannya akan berujung pada konflik antarumat beragama.

"Hubungan antaragama bisa jadi kerikil bila tidak cepat-cepat dijernihkan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin MA, Sabtu (24/12), seusai pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Aisyiyah Jateng di Ruang Borobudur Mapolda Jateng.

Pada kesempatan itu, Drs H Marpuji Ali dilantik menjadi Ketua PWM periode 2005-2010, menggantikan Drs HA Dahlan Rais MHum yang kini mengemban tugas sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah. Dosen UMS Surakarta itu didampingi oleh tujuh wakil ketua. Dilantik pula pengurus Aisyiyah Jateng periode 2005-2010, yang dipimpin oleh Dra Hj Nurhayati Pasiyan.

Din Syamsuddin menjelaskan, persoalan hubungan antaragama di Indonesia telah menimbulkan persepsi negatif di berbagai belahan dunia. Dalam berbagai kesempatan, Din mengaku, harus memberikan klarifikasi atas keharmonisan hubungan antara Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan agama lain yang minoritas.

"Pandangan masyarakat dunia, terutama Eropa, kurang begitu baik terhadap relasi antaragama di Indonesia. Itu berimbas pada persepsi mereka tentang Islam," tambahnya.

Dengan situasi semacam itu, Din menegaskan, Muhammadiyah bertekad untuk menjadi perekat.

Persyarikatan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu harus mengambil peran aktif dalam membangun hubungan harmonis antara umat Islam dan umat lain.

"Realitas sejarah yang tidak bisa dinafikan, Muhammadiyah merupakan salah satu pemegang saham dalam pendirian negara ini. Karena itu, Muhammadiyah tentu tak akan membiarkan Indonesia terpuruk lebih dalam, akibat hubungan antaragama yang bagus," papar Din.

Relasi Intensif

Secara khusus, Din Syamsuddin menjelaskan, Muhammadiyah menjalin relasi yang intensif dengan sejumlah ormas Islam dan juga ormas dari agama lain.

"Pada saat yang sama, secara intern Muhammadiyah perlu membenahi diri sehingga bisa berperan optimal dalam penataan bangsa," ujar Din.

Dikatakannya, Muhammadiyah menyadari kelemahan pada pengelolaan organisasi. Itu terjadi, karena Muhammadiyah terlalu lama dilekati predikat sebagai harakah (gerakan). Para pengurus Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga ranting perlu memperoleh penyadaran akan pentingnya manajemen organisasi itu.(H9,H12-60v)