JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan mengajukan nama calon Panglima TNI sebelum Sidang Paripurna DPR RI tanggal 12 Januari 2006. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pembukaan sidang, surat pengajuan itu dapat dibacakan oleh pimpinan DPR untuk kemudian dibahas.

Anggota Komisi I DPR (bidang pertahanan dan luar negeri), Effendi Choirie, mengatakan hal itu kepada pers di gedung DPR, Senin (26/12). Menurutnya, penundaan pengajuan nama Panglima TNI oleh Presiden justru berdampak tidak baik bagi citranya.

"Saat ini semua orang menunggu pergantian itu. Apalagi Polri sudah melakukan regenerasi sampai tingkat di bawahnya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, sebetulnya apa yang terjadi sehingga Presiden terus-menerus menundanya," katanya.

Dia menduga, lingkaran yang ada di sekeliling SBY tidak menginginkan kehadiran mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu menjadi Panglima TNI. "Apa sebenarnya kesalahan Ryamizard sehingga dia tidak diangkat menjadi Panglima TNI. Padahal dia jenderal yang profesional, sudah diusulkan oleh mantan Presiden Megawati dan dia tidak mau berpolitik," ujarnya.

Effendi mengutarakan, secara teoritis, DPR sebenarnya bisa menolak nama yang diusulkan Presiden. Namun dengan catatan, alasan yang dikemukakan untuk menolak itu jelas. Dia bahkan mengemukakan, pemerintahan sekarang tidak bisa dikritik. "Kita sebenarnya bisa mendebat jika ternyata calon yang diajukan hanya satu. Tapi kalau kita mengkritik, nanti kita diganggu-ganggu," imbuhnya.

Dia mengingatkan, harus ada standar yang dipenuhi dalam mengajukan nama calon pengganti Jenderal Endriartono Sutarto. "Ke depannya seperti apa, apakah strategi pertahanannya adalah pada matra udara, maka yang pantas menjadi Panglima TNI adalah dari Angkatan Udara. Begitu pula jika strategi pertahanan adalah penguatan laut atau darat," paparnya.(sas-48v)