JAKARTA - Delapan anggota BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR Senin kemarin menemui Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua Zaenal Ma'arif untuk mengklarifikasi kunjungan kontroversial ke Mesir. Mereka pun menolak jika studi banding itu dianggap tidak efektif.

Meski demikian, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Ebby Djauhari meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kunjungan tersebut. ''Kalau juga merasa kurang puas, kami minta maaf yang sebesar-besarnya,'' tuturnya usai bersama tujuh anggota BURT lain menemui pimpinan DPR.

Delapan anggota yang menemui pimpinan DPR itu adalah Roestanto Wahidi (FPD), Ebby Djauharie (FPG), Nizar Dahlan (FBPD), Soeharsojo (FPG), Elva Hartati (Fraksi PDI-P), Syahrial Agamas (FPPP), Denny Sultani Hasan (FPD), dan Choirul Sholeh (FKB).

Berkaitan dengan hal itu, Ketua BURT Roestanto Wahidi mengatakan, kegiatan yang dilakukan selama di Mesir bukanlah pelesir. Selain itu, kunjungan sudah memperoleh izin dan atas sepengetahuan pimpinan DPR.

''Sejauh tatib DPR tidak melarang dan BURT perlu data pembanding, kami masih bisa merencanakan pergi ke luar negeri. Hanya, mungkin sistemnya kita perbaiki. Semua bergantung pada kerja BURT ke depan,'' ujarnya.

Wahidi membantah jika kunjungan ini disebut dalam rangka studi banding UU Perjudian. Dia juga membantah jika kegiatan itu dianggap tidak efektif. Menurut dia, apa pun hasilnya, studi banding tersebut akan tetap bermanfaat. Data hasil studi banding itu akan dikompilasi dengan hasil studi banding lainnya.

Anggota BURT Nizar Dahlan tidak membantah jika kegiatan yang terkait dengan studi banding hanya bertemu dengan Ketua Parlemen Mesir dan mengunjungi perpustakaan nasional di Alexandria.

Selebihnya, kegiatan tidak berhubungan dengan studi banding. ''Kita hanya beberapa jam studi banding karena waktu yang terbatas. Kita bukan mesin yang tidak butuh istirahat,'' ujarnya.

Sementara itu, anggota BURT Soeharsojo menyatakan kunjungan ke Mesir menjadi ramai dan menimbulkan kontroversi karena ada anggota BURT yang mengatakan akan studi banding tentang UU Perjudian di Sharm el-Sheikh.

''Yang kami lakukan sesuai dengan agenda BURT. Jika Djoko Edhi (F-PAN) akan studi UU Perjudian, itu di luar yang sudah diagendakan BURT sebelumnya,'' tutur dia.

Tidak Enak

Dampak dari pemberitaan yang luar biasa tentang kunjungan ke Mesir itu diakui telah menimbulkan perasaan tidak enak bagi anggota BURT. Begitu juga para istri yang ikut mendampingi suami berkunjung ke Mesir.

''Para istri jadi minder. Sebab, seolah-olah dianggap ikut menghamburkan uang negara. Padahal keberangkatan atas biaya sendiri. Kita ke sana benar-benar akan melakukan studi banding,'' jelasnya.

Wakil Ketua Zainal Ma'arif menegaskan, anggota BURT dari F-PAN Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman harus mengembalikan biaya perjalanan ke Mesir. Hal ini disebabkan, Djoko bukan anggota BURT semenjak 6 September 2005.

''Saudara Djoko Edhi sudah bukan lagi anggota BURT sehingga harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan biaya yang sudah dipakainya agar permasalahan selesai,'' tandasnya.

Sementara itu, desakan masyarakat agar Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa anggota BURT yang berkunjung ke Mesir, terasa semakin kuat. Setelah sebelumnya Paguyuban Masyarakat Pemilih Indonesia mendatangi BK DPR, Senin kemarin giliran KAMMI yang melakukan desakan serupa.

Mereka menyerahkan obat kuat ke Sekretariat BK DPR agar disampaikan pada Ketua BK Slamet Effendi Yusuf. Obat kuat ini simbol keinginan masyarakat agar BK punya keberanian untuk menindak tegas BURT.

''BK harus memanggil dan menjatuhkan sanksi seberat mungkin pada anggota DPR yang pergi ke Mesir,'' tegas Ketua KAMMI Jakarta Arief Sarjono. Mereka juga minta parpol memecat anggotanya yang pergi ke Mesir dan meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. (sas-49m)